Banda Aceh, (ANTARA News) - Wahana lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menagih komitmen Penjabat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Mustafa Abubakar terhadap lingkungan terkait dengan maraknya pengrusakan lingkungan di daerah itu akhir-akhir ini."Sejak dipercayakan menjadi Penjabat Gubernur pada 27 Desember 2005, hingga saat ini tidak pernah terdengar atau tercetus dalam konsep yang jelas komitmen Mustafa Abubakar terhadap lingkungan," kata Ketua Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh, Dewa Gumay di Banda Aceh, Selasa (7/2).Konsep "green province" (provinsi hijau) yang pernah dicetuskan Plt Gubernur sebelumnya, meski posisinya tidak jelas apakah diteruskan atau dihilangkan, namun secara jelas Azwar ingin menjadikan Aceh sebagai provinsi hijau yang berarti dalam setiap arah dan pola pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat."Bukan kita ingin membandingkan, setidaknya Azwar Abubakar mempunyai komitmen terhadap lingkungan meskipun pelaksanaan di lapangan tidak memuaskan," kata dia.Walhi Aceh menyambut baik atas komitmen Mustafa Abubakar mengenai Aceh yang bebas korupsi pada 2006, tetapi amat disayangkan komitmen tersebut tidak diikuti komitmennya terhadap lingkungan."Malah Gubernur mencetuskan 2006 sebagai tahun investasi selain tahun bebas korupsi, jika kita analisis lebih dalam investasi tanpa adanya komitmen terhadap lingkungan akan memperparah kondisi Aceh, seperti pengaktifan kembali delapan HPH," katanya.Dia mengatakan, pembukaan sembilan izin pertambangan di Kabupaten Nagan Raya dan kegiatan ilegal logging yang semakin marak, hingga saat ini tidak mendapat respon dari gubernur.Walhi Aceh juga berpendapat sudah saatnya Mustafa Abubakar menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan, jika tidak maka dapat dipastikan bencana alam banjir dan tanah longsor akan terus menghantui dan meminta korban jiwa masyarakat Aceh."Karena itu Walhi Aceh mendesak Mustafa Abubakar selaku Penjabat Gubernur Provinsi NAD agar segera mengeluarkan pernyatan resmi mengenai komitmennya terhadap lingkungan, jika itu tidak dilakukan maka masyarakat akan memberikan apresiasi lain kepada gubernur," demikian Dewa Gumay.(*)

Copyright © ANTARA 2006