Polri utamakan peningkatan fasilitas untuk penyandang disabilitas

Transformasi pelayanan publik Polri, kata Sigit, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yaitu pada prioritas nasional nomor tujuh yang memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

"Ini tentunya menjadi Road Map terkait pelayanan publik yang mau tidak mau harus kita lakukan perbaikan sesuai amanat Presiden," kata eks Kepala Kepolisian Daerah Banten ini.

Selain itu, ia juga meminta seluruh sektor terkait pelayanan publik untuk mempersiapkan pelayanan pengaduan dan penanganan komplain. Layanan tersebut akan menjadi evaluasi untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang mereka laksanakan.

“Artinya kita buka diri, harus mau terima masukan, mau terima koreksi. Karena tidak mungkin kita menganggap diri kita mungkin sudah baik, tapi di masyarakat itu belum dirasakan, artinya banyak hal yang harus ditingkatkan," kata Sigit.

Tak hanya itu, ke depannya, Sigit berharap agar pelayanan publik memanfaatkan basis teknologi informasi yang dijadikan satu aplikasi. Dengan demikian, masyarakat dari Sabang sampai Merauke dapat mengakses satu platform demi mendapatkan pelayanan yang prima.

Seiring dengan upaya dan usaha mewujudkan itu, Sigit menekankan, pihaknya juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk mengawaki hal tersebut.

"Kami mohon dukungan. Polri berkomitmen menjadi organisasi yang berkembang dan melakukan perbaikan dan ini perlu pengawasan dan koreksi dari seluruh pemangku kepentingan," kata Sigit.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara penyerahan hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis.