Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan pihaknya berharap pemerintah dapat menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen yang akan berlaku mulai 1 April 2022.
Menurut Alphonzus, sebelumnya Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) telah memberikan masukan kepada pemerintah agar pelaksanaan kenaikan tarif PPN ditunda dengan menunggu situasi perekonomian dan kesehatan di Indonesia benar-benar membaik setidaknya dua sampai tiga tahun ke depan.
"Kalau sudah menjadi lebih baik, saya kira bisa saja pemerintah melaksanakan kenaikan PPN tersebut. Tapi sekarang kondisinya begitu berat, di situasi yang sekarang sangat berat," katanya saat konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan bahwa APPBI memperkirakan terdapat tiga potensi utama yang akan menimbulkan masalah apabila tarif PPN tetap dinaikkan pemerintah tahun ini.
Baca juga: Yogi Rosdianta bangga dapat pesanan batik dari pemain NBA
Pertama, Alphonzus mengatakan kenaikan tarif PPN akan menambah ketidakseimbangan kondisi ekonomi pusat perbelanjaan offline yang sebelumnya telah dibebani oleh berbagai macam aturan. Menurutnya, perlakuan perpajakan antara pusat perbelanjaan online dan offline tidak seimbang.
"Offline itu dibebani berbagai macam aturan, berbagai macam pajak, tetapi online diberikan berbagai macam kemudahan sehingga penjualan offline terkekang terus salah satunya dari sisi perpajakan yang tidak seimbang. Kalau sekarang ditambah dengan peningkatan PPN akan bertambah lagi, ketidakseimbangan tersebut," katanya.
Kedua, Alphonzus mengatakan kenaikan tarif PPN ini akan memberatkan kalangan menengah-atas yang menjadi produsen di tengah kondisi ketidakpastian global terkait dampak perang Rusia-Ukraina serta kondisi pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih.
"Kenaikan PPN tidak mampu diserap oleh produsen sehingga mereka akan membebankan kenaikan tersebut kepada harga barang atau produk. Tentunya ini akan menambah lagi potensi kenaikan biaya-biaya," ujarnya.
Menurut Alphonzus, Indonesia memiliki posisi pasar yang kuat untuk perdagangan dalam negeri dibandingkan negara-negara tetangga. Namun, lanjutnya, pemerintah justru menambah beban bagi produsen, padahal banyak negara tetangga yang memberikan kemudahan dari sisi perdagangan.
"Ini dikhawatirkan akan mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional ditambah lagi dengan ketidakpastian global yang sekarang ini sedang kita hadapi bersama," tuturnya.
Ketiga, Alphonzus mengatakan kenaikan tarif PPN akan membuat harga barang dan produk menjadi naik sehingga lebih sulit terjangkau oleh kalangan menengah-bawah yang saat ini daya belinya masih belum pulih.
"Itulah yang kami sampaikan kepada pemerintah. Kami pada saat itu meminta untuk membatalkan wacana tersebut, tetapi pemerintah mempunyai keputusan yang lain. Akhirnya tetap diputuskan untuk naik meskipun secara bertahap," katanya.
Baca juga: APPBI sebut pusat perbelanjaan sudah terapkan protokol kesehatan ketat
Baca juga: DJKI pamerkan Batik Nitik di Expo 2020 Dubai
Baca juga: Batik Betawi ELEMWE dipamerkan di rangkaian G20
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2022
