Jakarta (ANTARA News) - Komisi IV DPR akan membentuk tim untuk mengkaji harga pembelian pemerintah (HPP) atas gabah petani guna menjamin pencapaian target stok beras oleh Bulog. Demikian salah satu kesimpulan Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara Bulog dengan Komisi IV DPR yang berlangsung hingga Rabu dinihari. Dalam rapat yang dipimpin oleh Hilman Indra itu juga membahas kemungkinan perubahan konsep HPP jadi harga dasar yang akan mewajibkan pemerintah untuk membeli gabah atau beras dalam jumlah berapapun selama harga gabah petani masih di bawah harga dasar. Sementara itu, Direktur Perum Bulog, Wijanarko Puspoyo mengatakan peningkatan penyerapan gabah petani oleh Bulog yang selama ini hanya tujuh persen dari total produksi, bisa saja ditingkatkan menjadi 10 persen, jika sarana pergudangan menunjang serta penyaluran beras yang di stok dapat disalurkan. "Untuk itu kita harus membangun sarana pergudangan serta memastikan outlet stok. Kalau dulu ada outlet stok kepada PNS, sedangkan saat ini sudah tidak lagi," katanya. Menurut dia, saat in Bulog juga sedang menjajagi kemungkinan menyalurkan beras kepada TNI dan Polri. Wijanarko menjelaskan salah satu kendala dalam penyerapan beras oleh pemerintah adalah tidak disediakannya dana dari APBN. "Pemerintah hanya menjamin kami mendapat pinjaman dari bank," katanya. Untuk penyerapan beras dalam negeri pada 2006 Bulog menargetkan sebanyak 2,1 juta ton setara beras dengan dana dari pinjaman bank komersial sebesar Rp8,3 trilun dengan bunga Rp404 miliar. "Jika pemerintah menerapkan konsep harga dasar, berapa triliun yang harus disediakan. Dulu ada pinjaman yang bunganya murah setengah dari bank umum. Dengan bunga 15 persen seperti sekarang kita tak mungkin melakukan itu," katanya. Pada kesempatan tersebut Kabulog melaporkan bahwa terdapat Rp1,3 triliun piutang Bulog yang belum dibayar pemerintah. "Nominal yang kita tagihkan juga lamban dan dibayar tanpa bunga dari Rp1,3 triliun itu sebanyak Rp527 miliar sudah diaudit BPK dan Rp803 miliar belum diaudit. Menurut Wijanarko, Bulog punya tugas untuk membeli beras sekitar Maret hingga Juli, jika harga gabah di pasaran diperkirkan kurang dari HPP, yaitu Rp1730/kg kering giling. Setelah ini harga gabah diperkirakan melampaui HPP, sehingga Bulog tak perlu melakukan pengadaan. Bulog juga berencana membangun 9 gudang dengan anggaran dari APBN, antara lain di Palembang, Pandeglang, Pontianak, Kupang dan Nabire. (*)

Copyright © ANTARA 2006