Wakil Ketua MPR: Konstitusi jadi pegangan sikapi konflik Rusia-Ukraina

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai pembukaan UUD 1945 harus menjadi pegangan bangsa Indonesia dalam menyikapi konflik Ukraina-Rusia.

Dia menilai konflik tersebut harus menjadi refleksi bagi bangsa Indonesia untuk terus menggali nilai kebangsaan dan menerapkannya.

"Konflik Ukraina-Rusia tidak hanya menghadirkan perang bersenjata, tetapi juga perang di berbagai sektor yang berdampak pada banyak negara dunia, termasuk Indonesia," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya saat membuka diskusi daring bertema “Mengkaji Perkembangan Terkini Ukraina-Rusia Dalam Perspektif Kepentingan dan Keamanan Nasional” yang digelar oleh Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu.

Lestari menjelaskan pembukaan konstitusi mengamanatkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Pada alinea ke-4 UUD 1945, menurut dia, mengamanatkan agar bangsa ini ikut menciptakan perdamaian dunia.

Dia menilai konflik Ukraina-Rusia yang berdampak terjadinya perang di sejumlah sektor harus bisa menjadi bahan pembelajaran bagi bangsa Indonesia.

"Apakah bangsa kita sudah siap dengan perang-perang yang terjadi di berbagai sektor di masa datang,” ujarnya.

Karena itu, dia sangat berharap bangsa Indonesia harus benar-benar mencermati kondisi tersebut dan segera mempersiapkan berbagai langkah agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa datang.

Dalam diskusi tersebut, anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengatakan pelajaran dari krisis Rusia-Ukraina bagi Indonesia adalah perlunya membangkitkan semangat patriotisme anak bangsa agar mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Menurut dia, selama ini semangat patriotisme anak bangsa kalah dengan pemikiran-pemikiran pragmatis yang berkembang di masa kemerdekaan.

Dalam diskusi tersebut menghadirkan pembicara, antara lain Duta Besar RI untuk Singapura Suryopratomo, pengamat militer dan pertahanan keamanan Connie Rahakundini Bakrie, pakar teknologi pertahanan Universitas Pertahanan Romie Oktovianus Bura, dan dosen hubungan internasional Universitas Diponegoro Marten Hanura.