KPPPA: Pelibatan perempuan cukup penting dalam pengambilan keputusan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan pentingnya pelibatan perempuan dalam menyuarakan perubahan dan turut berperan dalam pengambilan keputusan dalam mewujudkan kesetaraan gender demi mendorong pembangunan berkelanjutan.

"Pelibatan perempuan dalam menyuarakan perubahan dan ambil peran dalam pengambilan keputusan hingga tingkat terkecil, seperti rumah tangga amat penting dalam mewujudkan kesetaraan gender demi mendorong pembangunan berkelanjutan," ujar Menteri PPPA melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.

Hal ini juga sejalan dengan tema global peringatan Hari Perempuan Internasional 2022, yakni "Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow".

Dia mengatakan posisi perempuan yang rentan di tengah pandemi COVID-19 membuat keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan menjadi lebih penting.

"Apalagi, saat ini kita sedang dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19 yang membuat posisi perempuan semakin rentan, sehingga keterlibatan perempuan dalam ambil peran, baik melalui aksi nyata maupun suara, khususnya dalam pengambilan kebijakan mengenai pengentasan dampak pandemi menjadi penting demi mewujudkan kesejahteraan bagi semua," katanya.

Menurut Menteri Bintang, berbagai masalah yang masih melingkupi perempuan tersebut bukan karena perempuan lemah atau tidak mampu, melainkan akibat dari konstruksi sosial patriarki yang terbentuk dari berbagai cara pandang, sejarah, ideologi, dan budaya yang telah turun temurun menempatkan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Konstruksi sosial ini juga telah menciptakan berbagai kebiasaan, pola perilaku, kebijakan dan cara pandang menjadi tidak adil atau bias gender, sehingga berdampak pada tingkat kualitas hidup SDM Indonesia secara keseluruhan.

Pihaknya mengajak pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, lembaga masyarakat dan organisasi pemerhati perempuan untuk membumikan kesetaraan gender dan ikut memastikan penerapan kebijakan perlindungan perempuan, termasuk pada kelompok marginal.