Wagub DKI tegaskan Jakarta perlu basis data untuk atasi kemiskinan

rujukan utama BDT merupakan hal substansial

Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Jakarta memerlukan basis data terpadu (BDT) dan kolaborasi lintas sektor penting untuk mengatasi kemiskinan di Ibu Kota ini.

"Ketersediaan satu rujukan utama BDT merupakan hal substansial untuk mewujudkan komplementaritas program. Ini juga diharapkan dapat memperkuat fungsi kelembagaan serta meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi program," kata Riza dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DKI Jakarta 2022 secara virtual, di Jakarta, Rabu.

Seperti diketahui, kata Riza, saat memasuki era "society 5.0", keberadaan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang saling terintegrasi merupakan keniscayaan.

Dalam sistem Informasi dapat dengan cepat dan akurat melakukan integrasi berbagai data serta interoperabilitas dengan sistem lainnya tanpa batas waktu dan jarak.

Oleh karena itu, tegasnya, perlu diwujudkan sebuah sistem informasi dalam pengelolaan BDT agar dapat digunakan untuk mengetahui perubahan status kesejahteraan penduduk, serta riwayat program-program yang diterima oleh penerima manfaat; baik itu rumah tangga, keluarga, individu maupun kelompok.

"Hal-hal tersebut merupakan dasar yang penting dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi program," ujar Riza.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk keleluasaan akses dan pengembangan data sasaran, antara lain data kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Dengan demikian, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas data dan program penanggulangan kemiskinan.

Ia pun menegaskan, setiap langkah yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan agar dipastikan sejalan dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yakni: universal, "integration" dan "no one left behind".

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Jakarta berkurang sebanyak 3.630 orang menjadi 498,29 ribu per September 2021 atau turun 0,05 persen dibandingkan Maret 2021 sebesar 501,92 ribu.