Jakarta (ANTARA News) - Tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan juga para ulama meminta agar PPP memperjuangkan sistem pemilihan secara proporsional terbuka, bukan lagi sistem suara terbanyak.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PPP DPR Arwani Thomafi di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.
"Ada usulan dari senior PPP dan tokoh agama agar PPP perjuangkan pemilihan dengan sistem proporsioanal karena sistem suara terbanyak itu menimbulkan kapitalisasi demokrasi," kata Arwani.
Menurut para tokoh senior PPP itu, kata Arwani, sistem pemilihan yang dilakukan pada Pemilu 2009 lalu sangat terlihat bahwa sistem tersebut melahirkan pemimpin yang tak berkualitas dan cenderung korupsi.
"Mereka miris melihat praktik dilapangan dan masyarakat diajarkan pragmatis. Basisnya sudah demokrasi kapital, soko gurunya adalah korupsi dan bagaimanapun caranya adalah korupsi dan pemenangnya adalah koruptor sehinga pemikir atau orang yang idealisme akan tersisih," kata Arwani.
Ditambahkan, praktik kapitalisasi demokrasi itu, menurut tokoh senior PPP juga sudah terjadi di tingkat paling bawah, yakni pemilihan kepala desa.
"Kapitalisasi Demokrasi terjadi di mana saja. Bahkan LSM-LSM juga demikian. Permintaan itu tak lain adalah mewujudkan sila ke-4 Pancasila," ujar Arwani.
Pada kesempatan itu, ia sendiri mengusulkan agar calon legislatif dari PPP sudah harus menjadi anggota partai 1-2 tahun sebelum ditetapkan sebagai bakal caleg.
"Saya malah usul 1-2 sebelum jadi bakal caleg, sudah harus menjadi anggota partai sehingga bakal caleg itu bisa ditempa dan melakukan sosialisasi partai baik sebelum jadi bakal caleg maupun saat sebelum menjadi caleg resmi. PPP tak menutup diri untuk merekrut bakal caleg dari berbagai latar belakang profesi," katanya.
PPP sendiri memiliki bakal caleg pada Desember 2012 yang bertujuan memudahkan sosialisasi dan memenangkan partai PPP pada Pemilu 2014 mendatang.(zul)
Copyright © ANTARA 2011
