Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala PIP, Soritaon Siregar, dengan Presiden Direktur PT Marga Trans Nusantara, Slamet Sudradjat, di Jakarta, Jumat.
"Pinjaman ini dilaksanakan berdasarkan tindak lanjut nota kesepahaman antara PIP dan Badan Penyelenggara Jalan Tol (BPJT), karena mereka telah meminta kepada PIP untuk memprioritaskan beberapa ruas jalan tol yang perlu segera dibiayai," ujar Soritaon Siregar.
Dalam perjanjian PIP dengan PT MTN, persyaratan pinjaman tidak berbeda dengan pinjaman sebelumnya yaitu ketentuan tingkat suku bunga adalah LPS plus minus satu persen.
"Pencairan pinjaman dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari BPJT yang didasarkan pada permohonan tertulis yang diusulkan tim pengadaan tanah," ujar Soritaon.
Ia mengatakan pinjaman yang dimaksud dapat dialihkan ke BPJT apabila dana bergulir pengadaan jalan tanah tol dari APBN Perubahan 2011 telah dicairkan.
Selain itu, menurut rencana PIP juga akan memberikan pinjaman untuk jalan tol ruas Kunciran-Cengkareng, dengan pemegang konsesi PT Marga Kunciran Cengkarang, yang direncanakan akan menerima pinjaman sebesar Rp90 miliar.
"Pemberian pinjaman jalan tol ruas Kunciran-Cengkareng ini masih menunggu persetujuan pemegang saham," ujar Soritaon.
Sebelumnya, PIP telah mengucurkan dana sebesar Rp95 miliar kepada PT Citra Waspphutowa sebagai dana talangan untuk pembebasan lahan proyek jalan tol ruas Depok-Antasari Tahap I.
"Untuk tahun ini, PIP sendiri menyiapkan dana Rp300 miliar sebagai dana talangan untuk ketiga proyek jalan tol tersebut," ujar Soritaon.
Sedangkan, Presiden Direktur PT Marga Trans Nusantara Slamet Sudradjat menambahkan apabila masalah pengadaan lahan selesai maka proyek jalan tol sepanjang 11,2 kilometer ini akan memasuki masa konstruksi pada Juli 2012.
Dengan demikian, ia menambahkan pada awal 2014, ruas jalan tol ini diharapkan dapat segera beroperasi.
"Iya harapan kami, Juli 2012 kalau tanahnya bebas seluruhnya, kami segera konstruksi. Kira-kira dalam waktu 15-18 bulan selesai. Kami jadwalkan awal 2014 sudah bisa operasional," ujar Slamet.
Slamet menambahkan dengan adanya dana talangan ini, maka pelaksanaan proyek ini diharapkan tidak akan lagi terkendala permasalahan pengadaan lahan.
"Soal pembebasan tanah karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah, maka sejak awal kita minta dana tanah ini bisa kita dapat dari dana talangan BLU. Itu yang ditunggu selama tiga tahun. Dengan adanya dana talangan dari PIP, kita bisa segera meneruskan proses pengadaan lahan dengan musyawarah yakni menetapkan harga ganti rugi," ujarnya.
(T.S034/R010)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
