PII siap bantu perbaiki infrastruktur jalan

Jakarta (ANTARA News) - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah guna memperbaiki kondisi infrastruktur jalan raya guna meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas, terutama selama arus mudik dan aus balik Lebaran.

"PII menyatakan prihatin karena masih tingginya angka kecelakaan lalulintas selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2011," kata Sekretaris Jenderal PII Heru Dewanto di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Heru Dewanto menyampaikan rasa keprihatinan PII kepada pimpinan DPR RI yang diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

Menurut dia, berdasarkan catatan Polri selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2011, sejak H-7 hingga H+7, tercatat terjadi sebanyak 4.006 kasus kecelakaan.

"Angka kecelakaan ini, naik 996 kasus dibandingkan dengan angka kecelakaan lalulintas pada periode yang sama tahun 2010 yakni 3.010 kasus kecelakaan," kata Heru.

Menurut dia, angka kecelakaan lalulintas selama musim mudik dan balik Lebaran 2011, meningkat cukup signifikan yakni sekitar 33 persen dibandingkan dengan periode yangh sama pada Lebaran 2010.

"Keprihatinan PII terhadap tingginya angka kecelakaan lalulintas, tidak hanya faktor kelalaian pengemudi, tapi bisa juga karena ketidaklayakan infrastruktur sehingga menyebabkan angka kecelakaan lalulintas semakin tinggi," katanya.

Heru menilai, jangan sampai buruknya infrastruktur menjadikan rakyat yang ingin berlebaran ke kampung halamannya menjadi korban.

"PII siap membantu menangani perbaikan infrastruktur jalan yang masih buruk menjadi layak," katanya.

Ia mencontohkan, infrastruktur ruas jalan tol Cipularang dan Nagreg di Jawa Barat, masih cukup terjal sehingga membahayakan para pemudik.

Heru menambahkan, tingginya angka kecelakaan lalulintas dan kematian selama arus mudik dan balik Lebaran, bukan hanya faktor kelalaian manusia tetapi infrastruktur jalan yang harus diperbaiki.

"Pengamanan aparat di ruas-ruas jalan yang rawan kecelakaan juga masih kurang dan perlu ditingkatkan," katanya.

Ia mengimbau pemerintah bersikap terbuka dalam menanggulangi masalah masalah infrastruktur, misalnya dengan mengajak pihak ketiga yang kompeten untuk bekerja sama.
(T.R024/F002)