Yang penting itu bisa dijelaskan dan bila terbukti maka harus ada yang bertanggung jawab secara hukum. Jadi jangan biarkan bila ada sesuatu yang tidak benarJakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II untuk aktif menjelaskan bila ada masalah-masalah di kementerian masing-masing kepada masyarakat, khususnya terkait tuduhan korupsi sehingga transparansi dan good governance dapat dijamin.
Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di kantor Presiden Jakarta, Rabu mengatakan perintah tersebut tidak hanya diberikan pada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar namun juga kepada seluruh menteri.
Julian mencontohkan penjelasan yang langsung diberikan Menpora Andi Mallarangeng kepada publik saat adanya kasus suap pembangunan wisma atlet Sea Games dengan terdakwa Sekretaris Menpora Wafid Muharram sebagai langkah yang tepat untuk menjelaskan masalah kementerian kepada publik.
"Yang penting itu bisa dijelaskan dan bila terbukti maka harus ada yang bertanggung jawab secara hukum. Jadi jangan biarkan bila ada sesuatu yang tidak benar," kata Julian.
Ia menambahkan, usai sidang kabinet paripurna pada Selasa (6/9) lalu, Presiden sudah memanggil Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Kepala Negara meminta agar Menteri Muhaimin bisa pro aktif menjelaskan pada masyarakat dan media.
"Diharapkan menteri bisa langsung memberikan penjelasan ke publik, masyarakat dan juga penegak hukum," kata Julian.
Ketika ditanya apakah ada indikasi Presiden akan melakukan reshuffle setelah melihat adanya kinerja sejumlah kementerian yang tidak memuaskan bersamaan dengan momentum tahun kedua pemerintahan paruh kedua Presiden, Julian mengatakan hal tersebut sepenuhnya hak prerogratif Presiden.
"Koreksi internal terus berlangsung, tetapi tidak semua disampaikan ke publik," kata Julian.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
