Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika, Dionisius Mameyau di Timika, Rabu mengatakan koordinasi berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan departemen terkait di lingkungan Freeport sangat diperlukan agar rencana aksi mogok kerja karyawan tidak sampai mengganggu pelayanan masyarakat umum.
"Pemerintah daerah akan berkumpul lagi untuk berdiskusi secara khusus dan membentuk tim yang cakap masalah ketenagakerjaan sehingga bisa membantu proses mediasi antara manajemen dan PUK SPSI (Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Ini masalah yang sangat serius dan kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika sampai karyawan Freeport mogok selama satu bulan," jelas Dion.
Ia mengatakan hal itu terkait adanya surat pemberitahuan dari PUK SPSI PT Freeport yang ditandatangani ketuanya, Sudiro bahwa karyawan Freeport akan kembali menggelar aksi mogok kerja selama satu bulan terhitung mulai 15 September hingga 15 Oktober 2011.
Rencana aksi mogok kerja dilakukan menyusul tidak adanya kesepakatan antara tim perunding manajemen dengan tim perunding PUK SPSI untuk menetapkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XVII yang akan berlaku tiga tahun ke depan mulai 2011-2013.
Dion mengaku akan melaporkan kondisi terkini yang terjadi di lingkungan PT Freeport Indonesia ke Bupati Mimika, Klemen Tinal yang saat ini berada di Jakarta untuk mengikuti kegiatan pemaparan substansi teknis rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika tahun 2011-2031dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).
Dalam pertemuan dengan jajaran manajemen PT Freeport di Hotel Grand Tembaga Timika, Selasa (6/9), hadir sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Mimika.
Salah satu bidang yang sangat berpengaruh jika karyawan Freeport di Mimika jadi menggelar aksi mogok kerja yakni sektor transportasi udara. Pasalnya, fasilitas Bandara Mozes Kilangin Timika dan seluruh persediaan bahan bakar avtur selama ini disediakan oleh PT Freeport Indonesia.
Saat terjadi aksi mogok kerja karyawan Freeport selama sembilan hari pada 4 Juli-12 Juli lalu, persediaan avtur untuk melayani seluruh maskapai penerbangan di Bandara Timika baik pesawat komersial maupun pesawat perintis ke wilayah pedalaman sempat menipis bahkan nyaris kosong karena kapal-kapal pengangkut BBM Freeport tidak bisa bongkar muatan di Pelabuhan Portsite Amamapare.
Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mimika, John Rettob mengatakan jajarannya akan menggelar pertemuan dengan pihak terkait seperti PT Freeport, PT AVCO selaku pengelola Bandara Timika dan sejumlah operator penerbangan untuk mengantisipasi akan terjadinya aksi mogok kerja karyawan agar tidak sampai mengganggu pelayanan publik di Bandara Timika. (E015/M019/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
