Realisasi belanja modal capai 26,9 persen

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi penyerapan belanja modal hingga awal September 2011 mencapai 26,9 persen dari alokasi dalam APBN Perubahan 2011 senilai Rp140,95 triliun.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, di Jakarta, Selasa mengakui realisasi itu lebih rendah nilainya dibandingkan penyerapan belanja modal periode yang sama tahun lalu sebesar 27,9 persen

"Sekarang sudah akhir Agustus, sedangkan anggaran itu untuk satu tahun. Jadi kita (pemerintah) harus melakukan upaya perbaikan agar penyerapan anggaran itu, khususnya belanja modal bisa lebih tinggi," katanya.

Menurut dia, penyerapan belanja modal yang masih rendah menjadi perhatian pemerintah karena terkait dengan pembangunan dan pembenahan sarana infrastruktur.

Apalagi, Menkeu menambahkan pola pembiayaan proyek dengan keterlibatan swasta atau melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan.

"Kalau kita lihat di infrastruktur, itu yang berperan pemerintah bekerjasama dengan swasta. Dan ternyata perkembangan KPS kan tidak seperti yang kita harapkan," ujarnya.

Ia menjelaskan, penyerapan belanja modal yang rendah disebabkan karena masih ada kontraktor pengerjaan proyek yang belum melakukan penagihan dan pemerintah tidak ada kendala dalam proses pencairan anggaran.

"Kontraktor-kontraktor yang fisik pekerjaannya baik, tapi belum menagih. Realisasi fisik lebih maju, dia menggunakan uang sendiri sehingga dia belum tagihkan. Saya sangat mewaspadai, dan menjaga supaya system pembayaran kita baik. Jadi kemampuan untuk membayar itu, kita tidak masalah," ujarnya.

Agus juga memastikan masih ada sebanyak 22 Kementerian Lembaga yang proses rencana anggaran belanja serta term of reference-nya masih dalam pembahasan dengan DPR, padahal APBN Perubahan 2011 telah disepakati.

"Pembahasan antara K/L dengan komisi terkait kan harus selesai. Kalau tidak selesai nanti APBN Perubahannya mau direalisasi kapan. Kalau masalahnya begitu, itu akan membuat penyerapan akan menjadi lebih rendah," katanya.

Ia mengatakan, dari 22 Kementerian Lembaga tersebut, 15 diantaranya merupakan Kementerian Lembaga dengan alokasi anggaran terbesar.

Selain itu, ia juga mengharapkan dari dana yang diperoleh dari kebijakan penghematan anggaran yang dicetuskan oleh pemerintah, dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif dan dimanfaatkan semaksimal mungkin.

"Yang penghematan itu membuat K/L harus menggeser anggaran penghematannya ke kegiatan yang lebih produktif. Dan juga ada yang secara klasik tanahnya belum dibebaskan, karena bencana alam," katanya.

Menkeu mengatakan penyerapan belanja modal yang masih rendah merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi, padahal situasi perekonomian Indonesia saat ini sangat mendukung.

"Secara umum kondisi ekonomi baik dan itu tercermin dari bagaimana masyarakat global melihat Indonesia sebagai suatu negara berkembang yang baik, tapi di dalam kita tahu banyak yang mesti kita perbaiki supaya pertumbuhan kita lebih berkesinambungan," ujarnya menambahkan.
(T.S034/S025)