Presiden menekankan hal tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, untuk menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
"Berkaitan dengan evaluasi pelayanan mudik, laporan saya terima, semua dikelola relatif baik, saya juga dengar ada masalah baru yang dicarikan solusi agar tahu apa yang harus dilakukan tahun mendatang," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan, sejumlah solusi yang diambil juga harus melibatkan pemerintah daerah setempat. Ia mencontohkan, masalah baru terkait jalan pintas di kawasan Nagreg yang membuat pedagang di jalur yang lama melakukan aksi protes.
"Ada unjuk rasa di Nagreg, saya periksa Nagreg, saya berputar melihat terobosan 3 tahun, yang ternyata menjadi solusi yang pas, unjuk rasa yang saya dengar saudara kita yang tadinya berdagang, karena lancar rejeki hilang, saya minta pemerintah daerah, bagaimana kanalisasi mereka dapat keuntungan kembali," ujar Presiden.
Kepala Negara memerintahkan sejumlah pihak terkait, termasuk pemerintah daerah setempat, segera menangani hal tersebut.
Dalam sidang kabinet yang dihadiri oleh seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II tersebut, Presiden meminta Kapolri untuk menjelaskan hasil evaluasi penanganan arus mudik dan arus balik Lebaran 2011, sehingga bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai hal tersebut.
"Saya akan meminta Kapolri untuk nanti melaporkan evaluasi pelayanan mudik Lebaran, meski ini rutin, tapi agar dianggap sebagai tugas baru, pelayanan yang harus dilaksanakan yang lebih baik dari masa sebelumnya," kata Kepala Negara.
Presiden mengemukakan, "Ekonomi mudik Lebaran besar, apa yang saya dapat dari masyarakat sangat berguna, saudara yang mudik bertemu sanak saudara, jangan disia-siakan momentum ini."
Presiden Yudhoyono juga menyinggung adanya pesan singkat melalui telepon seluler (short message services/SMS) dari berbagai kalangan di masyarakat yang menanyakan tentang terjadinya penentuan 1 Syawal 1432 Hijriah.
Kepala Negara mengatakan, Presiden tidak berhak menentukan hal tersebut, karena itu dirinya akan menyampaikan masukan dari masyarakat kepada ulama dan cendekiawan mengenai perlunya metode yang pas sehingga 1 Syawal dapat diperingati secara bersama.
"Ini domain ulama dan cendekiawan, nanti saya teruskan ke MUI maupun pihak terkait dengan tenang dan jernih dipikirkan baiknya bagaimana menetapkan 1 Syawal di masa depan," ujarnya.
Sidang kabinet yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB tersebut, selain membahas mengenai evaluasi pengelolaan dan pengaturan arus mudik dan arus balik juga membahas mengenai penyerapan anggaran APBN-P 2011 serta rencana kerja pemerintah 2012.
(T.P008*F008/C004)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
