Belanja modal jadi perhatian khusus pemerintah

Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penyerapan belanja modal yang masih rendah hingga pertengahan tahun akan menjadi perhatian khusus pemerintah.

Untuk itu akan segera dibentuk desk khusus mengenai penyerapan belanja modal dibawah koordinasi Menteri Koordinasi bidang Perekonomian, demikian Hatta saat ditemui di Jakarta, Selasa.

"Pertama saya segera bentuk desk khusus monitoring mengenai belanja modal penyerapan. Tadinya desk itu ada di (Kementerian) Keuangan, Wakil Presiden juga setuju dibawa ke tingkat Menteri Perekonomian," ujarnya.

Menurut Hatta, desk khusus ini akan memantau dan akan menganalisis permasalahan yang menyebabkan penyerapan belanja modal berjalan lambat agar penyerapan dalam empat bulan terakhir dapat berjalan secara maksimal.

"Kita fokus belanja modal dulu, karena belanja lain relatif lebih gampang dibelanjakan. Apa kendalanya, kita telusuri satu per satu, mungkin masalah tanah, perizinan. Tiap hari dipantau agar empat bulan terakhir selesai. Kemudian, proses tender sedang berjalan, kita tidak ingin berbelit-belit, mengakibatkan terkatung-katung. Untuk re-tender, pelaku usaha harus yang kredibel dan memiliki kapasitas," katanya.

Hatta menjelaskan hingga saat ini penyerapan belanja modal baru mencapai sekitar 30 persen dan diharapkan dengan adanya pembenahan secara khusus, kinerja Kementerian Lembaga dalam menyerap anggaran belanja modal dapat lebih baik pada 2012.

"Nanti berada dalam koordinasi Menko, ada dibawahnya Deputi Bidang Makro, dan lain-lain, ini sedang saya siapkan. Selanjutnya pada 2012, kita lakukan monitoring lebih tepat," katanya.

Pada 2010, penyerapan belanja modal hanya mencapai 84,49 persen atau sekitar Rp80,29 triliun dari alokasi sebesar Rp95,02 triliun.

Salah satu penyebab rendahnya penyerapan belanja modal tersebut karena Kementerian yang mendapat alokasi anggaran cukup besar, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Pertahanan tidak mampu membelanjakan anggarannya secara optimal.

Selain itu kualitas penyerapan juga buruk, karena umumnya menumpuk pada akhir tahun dan hal ini selalu berulang setiap tahun sehingga tidak sesuai dengan prioritas pembangunan.

Namun, pemerintah justru meningkatkan alokasi belanja modal dalam APBN 2011 dari sebelumnya sebesar Rp80,28 triliun menjadi sebesar Rp140,95 triliun dalam APBN Perubahan 2011.
(*)