SYDNEY, 31 Agustus (ANTARA/ Medianet International-AsiaNet) --
Wakil Presiden Litigasi BHP Billiton, Bapak Damian Lovell, hari ini menyambut perkenalan Peraturan Arbitrasi baru ACICA yang bertujuan mempercepat resolusi lintas batas dan sengketa mengenai komersial internasional.
Bapak Lovell, yang bertanggungjawab terhadap sengketa strategi resolusi dalam perusahaan terbesar di bidang pertambangan, mengatakan bahwa ini adalah praktek standar dalam BHP Billiton untuk memasukkan pasal mengenai arbitrasi ke dalam kontrak lintas batas:
"Kami mengamati arbitrasi internasional sebagai bagian integral dari strategi resolusi perselisihan global. Kami memuji inisiatif ACICA dalam membuat peraturan tersebut yang konsisten terhadap strategi ini."
Dalam menyambut pengesahan oleh BHP Billiton, Presiden ACICA dan Kepala Proyek Utama dan Arbitrasi Internasional Clayton Utz, Guru Besar Doug Jones AM mengungkapkan bahwa pelayanan resolusi sengketa lintas batas adalah bisnis global yang miliaran dolar dan dengan perbaikan pada legislatif, peraturan dan prosedur, Australia merupakan tujuan atraktif untuk menyelesaikan sengketa bisnis global:
"Australia berada pada posisi penting untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat pada tingkat pertama, layanan arbitrasi berbiaya efektif khususnya di wilayah Asia Pasifik. "
Menyusul keputusan Pemerintah Australia untuk menunjuk ACICA sebagai otoritas tunggal standar menurut amandemen International Arbitration Act (1974), Peraturan Arbitrasi ACICA telah diperbaharui setelah perluasan konsultasi dengan para praktisi terkemuka, pembuat kebijakan, akademisi dan pemimpin usaha. Peraturan tersebut saat ini meliputi ketentuan-ketentuan Juru Damai Darurat - yang pertama untuk badan arbitrase Australia.
Ketua Komite Peraturan ACICA, Malcolm Homes QC mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut akan memberikan fleksibilitas lebih banyak lagi yang mencakup pilihan untuk mencari ukuran sementara perlindungan darurat dari juru damai darurat sebelum majelis arbitrase dibentuk:
"Salah satu kepedulian yang diekspresikan oleh komunitas bisnis internasional adalah bahwa arbitrasi membutuhkan penyediaan tingkat perlindungan yang terjamin. Pihak yang bersengketa mungkin perlu untuk memastikan bahwa pihak lain menahan diri untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebelum sengketa didengar. Sebagai contoh, satu pihak mungkin berharap untuk mencegah pihak lain dari bukti yang telah hilang, atau memastikan bahwa pihak lain terus melakukan kewajiban-kewajibannya menurut kontrak yang sedang berlangsung."
Mitra utama Australian International Disputes Centre (www.disputescentre.com.au) dan penandatanganan kesepakatan dengan lebih dari 50 badan arbitral global meliputi Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, ACICA juga telah mengembangkan Appointment of Arbitrators Rules 2011 yang membentuk proses singkat di mana suatu pihak dapat mendaftar untuk memiliki juru damai yang ditunjuk untuk masalah sengketa di Australia.
Badan ini melputi Jaksa Umum Australia, Kepala Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Federal, Presiden Australian Bar Association, Presiden Dewan Hukum Australia dan perwakilan industri akan mengawasi proses pengangkatan.
ACICA akan mempromosikan peraturan arbitrasi baru dengan serangkaian presentasi pada bulan berikutnya yang diselenggarakan di pusat keuangan global di antaranya di Zurich, New York dan Shanghai.
Kontak: Gianna Totaro
Hubungan Masyarakat ACICA
+61 (0)438 337 328
gtotaro@acica.org.au
SUMBER: Australian Centre for International Commercial Arbitration
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2011
