AS hambat usaha Palestina

Washington (ANTARA News) - Washington melakukan usaha untuk mencegah perselisihan akibat rencana Palestina untuk mengusahakan pengakuan sebagai satu negara di PBB, kata surat kabar New York Times, Sabtu mengutip para pejabat AS dan diplomat asing.

Pemerintah Obama mengajukan satu rencana untuk memulai kembali perundingan perdamaian dengan Israel dalam usaha meyakinkan Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk menghentikan usaha bagi pengakuan dalam sidang tahunan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB, kata surat kabar itu.

Pemerintah Obama mengemukakan kepada Abbas pihakya akan memveto setiap usaha yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB untuk menjadikan negara Palestina satu anggota baru, kata surat kabar itu.

Tetapi pihakya mengatakan Washington tidak dapat dukungan untuk menghambat satu keputusan Majelis Umum untuk meningkatkan status Palestina menjadi negara peninjau yang tidak memiliki hak memilih dari sebelumnya satu "masyarakat" yang tidak memiliki suara mengizinkan mereka bergabung dengan banyak badan PBB dan mengajukan kasus terhadap Israel di Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC).

Para pejabat senior Amerika Serikat dan para diplomat asing, yang tidak disebutkan namanya oleh surat kabar itu, mengatakan pemerintah ingin menghindari penggunaan veto yang hanya oleh AS dan beberapa negara yang menentang nrgara Palestina.

Dengan membekunya perudingan perdamaian, Palestina berikrar akan mengusahakan keanggotaan penuh PBB bagi satu negara di Jalur Gaza dan Tepi Barat, dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota.

Uni Eropa juga berusaha mendorong dimulainya kembali perundingan-perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina, di tengah-tengah perbedaan mendalam menyangkut usaha bagi sebuah negara.

Surat kabar itu mengatakan kendatipun sejumlah pejabat pemerintah Obama mengharapkan dicapai satu kompromi untuk menghindari pemungutan suara, ada rencana-rencana untuk membatasi konsekuesi-konsekensi jika itu dilakukan, termasuk usaha-usaha untuk menjamin bahwa Israel dan Palestina tetap bekerja sama mengenai keamanan di Tepi Barat dan di perbatasan-perbatasan Israel.
(*)