Dengan adanya masterplan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemberdayaan talenta digital di dalam negeri bisa terwujud, katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.
Hal itu disampaikannya merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta praktisi digital Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk pulang dan merambah peluang di tanah air.
Menurutnya, Presiden Jokowi juga harus memperhatikan dan memberdayakan talenta digital yang ada di Indonesia. "Talenta digital Indonesia masih banyak yang belum dapat kesempatan dan masih tersebar di seluruh Indonesia," kata Dedi.
Untuk itu, salah satu upaya mengatasi isu talenta digital tersebut adalah melalui masterplan TIK.
Baca juga: Presiden: SDM bertalenta digital harus diundang kembali ke Tanah Air
Baca juga: Pengembangan talenta digital di Indonesia harus lebih digencarkan
Baca juga: Pertemuan menteri luncurkan ASEAN Digital Masterplan 2025
"Yang penting adalah bagaimana membangun 74 ribu desa sehingga muncul talenta-talenta digital. Jadi kita tidak hanya mengirim SDM kerah biru, tetapi juga SDM kerah putih yang profesional," paparnya.
Dedi menyebutkan, memulangkan talenta digital dari luar negeri juga bisa merugikan karena menghilangkan devisa negara.
Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah melakukan seleksi dan pemetaan talenta digital di Indonesia. Pemberdayaan talenta digital di dalam negeri akan menjawab permintaan dunia usaha kerja akan SDM berkualitas.
Selain itu, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang mampu menciptakan inovasi teknologi, dan bukan hanya akan menjadi konsumen teknologi.
Namun demikian, inisator Warkop Digital itu menekankan agar pemerintah juga jangan asal menunjuk organisasi TIK dan menjadikan program "masterplan" TIK sebagai proyek oriented, karena bagaimana pun "masterplan" TIK harus dikelola oleh pihak yang kompeten dan memang berpengalaman di bidang TIK.
"Dengan adanya 'masterplan' TIK, kita akan memiliki ketahanan teknologi yang terarah. Presiden Jokowi juga akan berjasa mewariskan pondasi pembangunan TIK nasional sebelum selesai menjabat," katanya.
Kenyataannya saat ini semua kementerian masih euforia dengan pelatihan berbasis TIK secara masif, namun belum ada pemetaan yang komprehensif.
Padahal, tambah Dedi, pemetaan TIK yang komprehensif membuat anggaran lebih terarah dan optimal, dan bukan sekadar memenuhi administrasi pelatihan tanpa mengukur hasil dan efektivitas pelatihan tersebut.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2022
