Batam (ANTARA News) - Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Chandra Rizal mengatakan banyak bidan swasta di daerah ini tidak mau melayani ibu melahirkan melalui program jaminan persalinan (Jampersal) karena uang pengganti persalinan dari pemerintah tidak sepadan.
"Hingga kini baru ada beberapa bidan swasta yang mau melayani program Jampersal. Sebagian besar belum bersedia dengan alasan uang pengganti terlalu kecil," kata Chandra di Batam, Sabtu.
Menurut dia, total biaya persalinan dengan menggunakan Jampersal Rp420 ribu, rinciannya pemeriksaan kehamilan untuk empat kali kunjungan Rp40.000, persalinan normal Rp350 ribu dan pelayanan nifas setelah melahirkan Rp30.000 untuk tiga kali kunjungan.
"Kalau dihitung memang jauh lebih kecil, karena para bidan rata-rata memberikan pelayanan persalinan mematok tarif sekitar Rp1 juta," kata dia.
Seharusnya, kata Chandra, sebagai wujud pengabdian pada negara, para bidan swasta mau memberkan layanan Jampersal bagi ibu yang ingin melahirkan ditempat praktik mereka.
"Kami sudah mengimbau kepada Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Batam agar bidan yang tergabung dalam organisasi itu mau melayani pasien Jampersal," katanya.
Saat ini, kata Chandra, Jampersal yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu saat melahirkan baru bisa dilayani di seluruh Puskesmas di Kota Batam dan beberapa bidan swasta yang telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.
"Saya harap semua bidan mendukung program pemerintah tersebut sehingga angka kematian ibu dan anak saat melahirkan dapat ditekan," kata Chandra.
Di Batam, kata dia, dari 100 ribu ibu melahirkan 116 di antaranya meninggal, sedangkan rata-rata nasional 228 per 100 ribu ibu melahirkan.
Chandra mengatakan, program Jampersal di Batam sudah dilaksanakan mulai Juni dengan anggaran Rp1,7 miliar "Dengan program Jampersal, angka kematian ibu saat melahirkan bisa ditekan," katanya. (ANT-292/E005/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
