Pengamat: Presidensi G20 bisa progresif hentikan perang Rusia-Ukraina

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Jember (Unej) Dr Muhammad Iqbal mengatakan posisi Indonesia sebagai Presidensi atau Keketuaan G20 seharusnya bisa lebih progresif untuk menghentikan perang Rusia -- Ukraina.

"Sudah seharusnya kepiawaian diplomasi Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Presidensi G20 bisa lebih progresif untuk menghentikan perang itu," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu malam.

Menurutnya sikap dan kebijakan luar negeri Indonesia yang penting dilakukan yakni tetap konsisten mengedepankan kebijakan politik luar negeri nonblok dan bebas aktif.

"Presiden Joko Widodo sudah seharusnya menunjukkan kualitas kepemimpinan untuk mencetak legasi penting kepada dunia internasional dalam isu invasi Rusia - Ukraina," tuturnya.

Ia mengatakan Rusia juga masuk dalam G20, sehingga jika dipetakan, maka Rusia akan lebih memperoleh dukungan hanya dari Tiongkok, kemudian 17 anggota G20 lainnya, minus Indonesia, terutama AS dan Uni Eropa cenderung kontra kepada agresi militer Rusia.

Sejarah diplomasi RI yang ditorehkan beberapa presiden, lanjut dia, seperti Presiden Soekarno, Soeharto, Gus Dur dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat harum ketika sukses menjadikan Indonesia sebagai mediator dalam berbagai konflik kawasan geopolitik.

"Maka, di bawah Presiden Jokowi seharusnya posisi Presidensi G20 bisa menjadi arena emas diplomasi mengakhiri perang Rusia -Ukraina itu," ucap dosen Hubungan Internasional FISIP Unej itu.

Sementara di sisi ekonomi, lanjut dia, jika perang berlangsung cukup lama, maka bagi Indonesia bisa saja serius terutama dari sektor perdagangan internasional.

"Kehilangan pendapatan ekspor dari Rusia senilai sekitar 150 juta dolar AS atau sekitar Rp2 triliun dan 5 juta dolar AS dari Ukraina, namun ketergantungan Indonesia atas impor gandum dari Ukraina juga bisa sangat berisiko terjadinya kenaikan harga barang produk berbahan gandum itu," ujarnya.

Dampak lainnya, katanya, banyak negara di dunia memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia, sehingga hal itu secara global bisa memicu tekanan kepada harga minyak dan gas, pasar modal global serta nilai mata uang.

"Tentu saja rupiah dan harga BBM kita juga terancam alami tekanan akibat dampak perang Rusia - Ukraina itu," ucap pakar ilmu komunikasi itu.