Golkar minta KPK profesional tangani kasus suap Kemenakertrans

Jakarta (ANTARA News) - Partai Golkar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja secara profesionalitas dalam mengusut tuntas suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

"KPK diharapkan bekerja berdasarkan profesionalitas," kata Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto saat hadir dalam acara Open House mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Pusat, Kamis.

Ketua Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, profesionalitas KPK itu bisa dilakukan dengan mengusut tuntas kasus suap tersebut hingga level tertinggi di Kementerian tersebut.

"Jangan hanya sampai pada Kabag Perencanaan dan Evaluasi Kemenakertrans Dadong Irbarelawan, sekretaris Ditjen P2K Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan pengusaha Dharnawati. Saya setuju kalau kasus suap di Kemenakertrans diusut sampai level paling tinggi, tidak sebatas yang sekarang ini," kata Novanto.

Sementara itu, secara terpisah, kuasa hukum pengusaha Dharnawati, Farhat Abbas mengatakan, kliennya adalah korban pemerasan yang dilakukan oleh pihak Kemenakertrans.

"Dharnawati hanya korban pemerasan yang dilakukan pihak Kemenakertrans. Jadi KPK diharapkan bisa berlaku adil terhadap Dharnawati meskipun proses hukum tetap berjalan dan diberikan kepada klien saya," ungkap Farhat Abbas.

Ia menambahkan, setelah dirinya melihat surat penangkapan dan penahanan terhadap Dharnawati, ternyata dalam surat itu disebut-sebut nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar sebagai orang yang akan menerima uang Rp1,5 miliar.

"Jelas sekali, dalam surat penangkapan dan penahanan klien saya, nama Muhaimin disebut-sebut. Bahkan rekaman pembicaraan ketiga orang itu (Dadong, I Nyoman dan Dharnawati) nama Muhaimin dan Fauzi (staf Muhaimin) juga disebut," kata Farhat.

Senada dengan Novanto, Farhat meminta KPK untuk bekerja secara profesional dan tidak berhenti mengusut sebatas pejabat yang hanya tertangkap.

"Karena Dharnawati hanya korban, KPK diharapkan bisa menemukan otak pelaku penyuapan. Apalagi ada bukti surat dan rekaman," harapnya.

Seperti diketahui, KPK menangkap Kabag Perencanaan dan Evaluasi Kemenakertrans Dadong Irbarelawan, sekretaris Ditjen P2K Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan pengusaha Dharnawati terkait kasus suap Rp1,5 miliar. Ketiganya ditangkap ditempat yang berbeda pada Kamis (25/8).(zul)