P3S nilai penundaan Pemilu 2024 akan cederai demokrasi

partai pendukung pemerintah harus bersikap dan kembali kepada konstitusi

Jakarta (ANTARA) -

Political and Policy Public Studies (P3S) menilai, penundaan Pemilu 2024 bisa mencederai reformasi dan cacat bagi demokrasi.

"Oleh karena itu, partai pendukung pemerintah harus bersikap dan kembali kepada konstitusi," kata Direktur Eksekutif P3S Jerry Massie, di Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan, bahwa semua partai sudah sepakat Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024, sehingga tak perlu ada usulan penundaan.

Namun, pihaknya akan mengupas wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini.

Pembahasan isu penundaan Pemilu 2024 ini akan dikupas dalam seminar daring (webinar) P3S bertemakan "Isu Penundaan Pemilu: Cacat Demokrasi dan Ciderai Reformasi".

Baca juga: Poros Peduli Indonesia tolak wacana penundaan pemilu

"Lewat webinar ini akan dipetik intisarinya, saya berharap kawan-kawan di parlemen tetap menjaga dan mengawal konstitusi," kata Jerry.

Pembicara yang akan mengupas isu penundaan Pemilu itu, antara lain, analisis politik Reza Haryadi, Jerry Massie dan pakar ekonomi Prof Anthony Budiawan.

Seminar daring akan diselenggarakan pada Sabtu (5/3) melalui aplikasi Zoom.

Selain itu, akan hadir nara sumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga webinar ini akan membahas dampak buruk penambahan masa jabatan.

Jerry pun berharap, bahwa perbedaan pandangan terkait isu penundaan Pemilu harus tetap ada sebagai bagian dari dinamika politik.

"Tak ada aksi saling adu domba politik serta adu jotos antar kalangan politisi. Tak perlu ada rembuk nasional seperti usulan PKB, apa yang mau dirembukkan karena aturan sudah jelas. Yang terpenting bagaimana kita menyukseskannya seperti Pilkada serentak 2020," kata Jerry.

Baca juga: JK sebut penundaan Pemilu langgar konstitusi
Baca juga: Puskapol UI: Akhiri wacana tunda pemilu dengan kembali pada konstitusi