Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan, pengamanan pulau-pulau terluar wilayah RI membutuhkan dana sekitar Rp2,5 hingga Rp3 triliun per tahun. "Saya perkirakan dibutuhkan dana sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun untuk pengamanan pulau terluar RI," katanya usai menjadi pembicara tamu dengan kepala perwakilan media massa asing di Jakarta, Senin. Dana tersebut, sambungnya, diperuntukan bagi 17 departemen yang menangani masalah pengamanan pulau-pulau terluar wilayah RI, terutama pulau-pulau terluar yang memiliki kandungan sumber daya mineral potensial seperti minyak. Juwono mengatakan, dana sebesar itu diperuntukkan bagi pembangunan suar dan pos-pos pengamanan baik di darat maupun laut, termasuk bagi aparat TNI dan Polri serta petugas dari departemen lain seperti Departemen Kelautan dan Perikanan. Ia menegaskan, Indonesia harus mengerahkan dana dan upaya secara terpadu untuk mengamankan seluruh wilayah RI termasuk pulau-pulau terluar RI yang mengandung kandungan sumber daya alam tambang dan minyak. "Kehadiran kegiatan ekonomi di pulau-pulau terluar RI merupakan salah satu bentuk pertahanan yang efektif agar negara lain tidak mudah mengklaim wilayah RI sebagai bagian dari wilayah mereka," kata Juwono. Intinya, seluruh depertemen terkait seperti Departemen Pertahanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan dan departemen lain, bersatu padu menghadirkan kedaulatan RI tidak saja melalui kekuatan militer tetapi juga non militer. "Kehadiran kegiatan ekonomi, adalah bentuk pematokan perbatasan yang paling bagus, paling efektif untuk mempertahankan kedaulatan kita," katanya. Ketentuan hukum yang tercantum dalam UNCLOS yang mendefiniskan perbatasan teritorial laut perlu didukung oleh kekuatan nyata tidak saja militer, tetapi juga non-militer. "Jika seluruh departemen terkait bersatu padu, maka itu dapat dijadikan penawaran agar pasal-pasal yang tercantum dalam UNCLOS, mendukung kepentingan RI," katanya. Untuk pengamanan pulau-pulau terluar RI, Dephan telah mengalokasikan dana sebesar Rp800 miliar bagi pembangunan suar dan pos-pos pengamanan, serta dukungan logistik serta operasional bagi aparat TNI dan Polri.Menurut Menhan pengalokasian dana Rp3 triliun itu akan dilakukan secepatnya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
