72 desa Sumba Timur rawan pangan

... inilah yang membuat warga mulai turun ke hutan untuk mencari ubi hutan untuk mempertahankan hidup...

Kupang, NTT (ANTARA News) - Dari sebanyak 262 desa/kelurahan di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 72 desa dilaporkan terancam rawan pangan akibat gagal panen sebagai dampak dari perubahan iklim ekstrim tahun ini.

"Memang benar ada ancaman rawan pangan di 72 desa di Sumba Timur. Ini data hasil analisa tim ketahanan pangan yang turun ke desa-desa selama beberapa hari terakhir ini," kata Bupati Sumba Timur, Gidion Biliyora, Selasa.

Gidion mengatakan hal itu menjawab pertanyaan ANTARA melalui telepon genggam dari Kupang terkait laporan media massa mengenai adanya ancaman rawan pangan yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Sumba Timur.

Dia menjelaskan, sejak pekan lalu, tim ketahanan pangan sudah turun ke desa-desa yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Sumba Timur untuk memantau ketersediaan pangan di masyarakat. Setelah dilakukan analisa data, ada desa yang masuk dalam kategori rawan pangan.

"Kondisi inilah yang membuat warga mulai turun ke hutan untuk mencari ubi hutan untuk mempertahankan hidup," katanya.

Kondisi geografis di Pulau Sumba memang khas, didominasi padang sabana dengan curah hujan sangat minim. Pengaruh angin kering dari Australia --terutama musim kering-- sangat besar di pulau yang ternama atas peternakan hewannya itu.

Mengenai intervensi, dia mengatakan dalam minggu ini juga pemerintah akan melakukan intervensi pangan dengan menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang menjadi kewenangan Bupati sebanyak 100 ton yang tersedia di gudang Bulog setempat.

"Pemerintah belum melakukan intervensi pangan karena masih menunggu data lapangan. Datanya baru disiapkan sehingga intervensi pangan baru dilakukan pekan ini," kata Bupati.

Dia mengatakan, intervensi pangan tidak bisa dilakukan berdasarkan pemberitaan media massa tetapi melalui sebuah analisa sehingga bantuan yang diberikan benar-benar kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan.

Gidion mengatakan segera melaporkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengenai pemanfaatan CBP untuk intervensi pangan, sehingga CBP untuk Sumba Timur bisa diganti dengan bantuan dari provinsi.

Dengan demikian, pada saat dibutuhkan, CBP tetap tersedia dan tinggalkan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, kata Gidion. (B017)