Pekanbaru (ANTARA News) - Ketua MPR RI, H. Hidayat Nurwahid menyayangkan dan menilai tidak konsisten sikap abstain pemerintah Indonesia dalam menentukan program nuklir Iran apakah akan dilanjutkan ke Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (DK PBB) atau tidak."Saya menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang bersikap abstain ketika PBB mengambil voting untuk menyikapi program nuklir Iran," katanya di Pekanbaru, Senin.Padahal, menurut mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pihaknya sudah mendapatkan pernyataan-pernyataan yang sangat positif baik dari Menteri Luar Negeri (Menlu) maupun dari pihak pemerintah yang lainnya, dan juga ketua DPR RI. "Jadi, sewajarnya kalau pemerintah bersikap mendukung Iran untuk mengembangkan program nuklirnya, sebab program nuklir Iran itu untuk kepentingan damai bukan untuk kepentingan pembuatan senjata pemusnah massal," ujarnya.Seharusnya juga, ia menilai, dalam pembahasan itu dimunculkan juga sikap mengenai senjata nuklir yang dikembangkan Israel. "Kalau mereka tidak ingin menyebarnya senjata nuklir di kawasan Asia, maka seharusnya Israel itu dikritisi dengan sangat keras," ujarnya lagi. Israel bukan hanya mempunyai senjata-senjata pemusnah massal, seperti nuklir yang bahkan hal itu dilindungi Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. "Jadi, saya sangat menyesalkan sikap abstain pemerintah Indonesia yang kurang konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang sebelumnya yang mendukung pengembangan program nuklir Iran yang tujuannya untuk kepentingan damai," ujarnya.Ketika ditanya pers, apakah dalam hal ini ada intervensi pihak asing sehingga pemerintah Indonesia berubah sikap, Hidayat mengatakan bahwa tentu pemerintah punya logikanya sendiri."Tetapi, saya berharap bahwa sikap pemerintah karena sebelumnya sudah menyampaikan sikapnya dengan gamblang untuk menolak dibawanya persoalan ini ke PBB. Menurut saya pemerintah membuat komunikasi dulu tentang alasan dan sikapnya yang baru itu," ujarnya.Nurwahid berada di Pekanbaru untuk menjadi pembicara dalam seminar "Kiat Sukses Berhijrah ke Syariah" yang sekaligus peresmian awal Rumah Sakit (RS) Zainab. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
