Bonus demografi jadi salah satu tantangan bagi ekonomi digital

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin mengungkapkan beberapa tantangan bagi ekonomi digital di Indonesia, salah satunya bonus demografi.

Diketahui, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030, di mana sekitar 60 persen dari total populasi berada di rentang usia produktif.

"Dengan potensi ekonomi digital yang sangat besar, bukan berarti tanpa tantangan. Dalam hal penyiapan talenta digital, Indonesia masih menghadapi masalah antara lain bonus demografi yang apabila tidak disertai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) justru akan jadi bumerang bagi perekonomian Indonesia," kata Rudy saat diskusi virtual pada Rabu.

Rudy melanjutkan, kemampuan digital SDM Tanah Air masih terbilang cukup rendah. Pasalnya, angkatan kerja masih didominasi oleh low skill worker, di mana 56 persen di antaranya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah.

"Akibatnya, keterampilan digital tenaga kerja juga terbatas. Hal tersebut juga menyebabkan sekitar 23 juta pekerja di Indonesia akan rentan digeser oleh otomatisasi," ujar Rudy.

Secara nasional, lanjut dia, digital competitiveness index atau indeks daya saing digital di Indonesia berada di peringkat 56 dari 63 negara.

Menghadapi hal tersebut, Rudy mengatakan pemerintah mencoba melakukan upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui beberapa program latihan dan pendidikan vokasi.

Adapun upaya dalam jangka menengah panjang, kata Rudy, adalah melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, sedangkan dalam jangka pendek hingga menengah adalah melalui program Kartu Prakerja dan Digital Talent Scholarship.

Dalam rangka pengembangan SDM yang unggul dan kompeten, Rudy juga mengatakan pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Untuk itu, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak terutama dari pelaku usaha sebagai end-user dari tenaga kerja.

"Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong swasta untuk dapat berpartisipasi secara aktif khususnya dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk memenuhi digital talent," ujar Rudy.

"Misalnya, dengan memasukkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai perwakilan dari industri ke dalam anggota pengarah pada Komite Nasional Vokasi atau Tim Koordinasi Nasional Vokasi, sehingga KADIN memiliki kewenangan untuk turut menentukan kebijakan Vokasi," imbuh dia.