Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta, pembangunan rumah susun di Jakarta harus tepat sasaran dan jangan dibiarkan kosong yang akhirnya bisa rusak atau terbengkelai.
"Rumah susun di Marunda Jakarta itu, kita heran, kok masih banyak yang kosong. Harusnya bisa diisi penuh karena kebutuhan rumah bagi masyarakat Jakarta itu tinggi," katanya kepada pers di Jakarta, Jumat.
Dia mempertanyakan manajemen pengelolaan rumah susun Marunda yang membiarkan masih banyak kosong, padahal masyarakat di DKI masih banyak yang membutuhkan tempat tinggal.
"Kalau dibiarkan kosong `kan lama-lama rusak, padahal perawatannya juga butuh biaya. Kalau dibiarkan kosong, patut dipertanyakan," katanya.
Dia mengemukakan, penetapan tarif sewa rusun harus disesuaikan dengan kemampuan warga. Jika terlalu tinggi, masyarakat keberatan dan akhirnya kosong.
Rusun Marunda, kata Marzuki, semula diperuntukkan bagi korban penggusuran. Namun rumah susun di sana justru sampai sekarang masih banyak yang kosong setelah dibangun beberapa tahun lalu.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan, pembangunan rumah susun oleh Kementerian Perumahan Rakyat banyak yang tidak tepat sasaran ditinjau dari berbagai aspeknya. Hal ini mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan perumahan tidak kunjung juga bisa dipenuhi, sementara berbagai proyek pembangunan rumah susun yang telah dilakukan pun tidak bisa didayagunakan maupun dimanfaatkan penggunanannya secara maksimal.
"Pembangunan rumah susun banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak warga masyarakat yang membutuhkan perumahan sampai saat ini belum bisa dipenuhi kebutuhannya, sementara banyak proyek rumah susun yang sampai saat ini belum dimanfaatkan sama sekali dan kosong," ujar Mulyadi.
Dia mencontohkan rumah susun di Marunda yang dibangun bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 11 tower yang sampai saat ini tidak juga dihuni dan kosong semuanya. "Ini `kan sayang sekali di tengah keterbatasan anggaran pemerintah dan kebutuhan masyarakat akan perumahan masih ada rumah susun yang tidak dihuni," katanya.
Selain itu, menurut dia, rumah susun yang telah terbangun pun rata-rata tidak terpelihara dengan baik. Pemerintah pusat maupun daerah hanya membangun saja tanpa memikirkan pemeliharaan maupun perawatan yang tetap membutuhkan biaya.
"Kemenpera hanya membangun saja kemudian menyerahkan rumah susun kepada pemda. Sementara pemda tidak memiliki dana operasioanal pemeliharaan yang memadai. Makanya jangan heran banyak rumah susun usia 5 tahun sudah banyak yang rusak dan tidak terpelihara. Biaya pemeliharaan itu tinggi, apalagi perawatannya seperti perawatan struktur kerusakan," katanya.
Dia juga mengkritik Kemenpera karena menggunakan dana APBN untuk pembangunan rumah susun bukan untuk masyarakat tapi pegawai lembaga pemerintah.
"Pembangunan rumah susun TNI/Polri ataupun PNS seharusnya tidak dikerjakan oleh Kemenpera. Itu seharusnya dilakukan oleh kementrian atau lembaga masing-masing dengan mengajukan anggarannya sendiri. Jadi bukan menggunakan anggaran perumahan rakyat tapi digunakan untuk lembaga lainnya dan bukan untuk masyarakat umum," katanya.
Dia mengusulkan rumah susun yang ada dan terletak di tengah kota untuk diremajakan. "Pemerintah pusat membangun, pemda menyediakan lahannya. Lahan yang disediakan pemda tentunya biasanya jauh dari pusat kota. Padahal seharusnya itu dibangun di tengah kota, tapi karena keterbatasan lahan maka dibangun di pinggir kota," katanya.
Padahal kalau mau banyak rumah susun lama yang ada di tengah kota yang sudah harus diremajakan. "Itu saja dibongkar, dibangun lebih tinggi dan lebih baik sehingga bisa menampung lebih banyak penghuni," katanya.
(T.S023/M026)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
