Komisi IX minta keterangan Menakertrans

Muhaimin sudah gagal dalam memimpin karena dia tidak bisa menjadikan Kemenakertrans sebagai lembaga yang bersih, bebas korupsi ...

Jakarta (ANTARA News) - Komisi IX DPR RI akan meminta keterangan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar terkait tertangkapnya dua pejabat Kemenakertrans dalam kasus suap dana transmigrasi sebesar Rp500 miliar untuk 19 kabupaten.

"Usai Idul Fitri 1432 H, Komisi IX DPR RI akan panggil Muhaimin dan kalau dia tidak datang, Muhaimin melakukan pelecehan terhadap dewan," kata Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning kepada antaranews.com di Jakarta, Jumat.

Dua pejabat yang ditangkap KPK itu adalah Kabag Program Evaluasi Ditjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Dadong Irbarelawan (DI) dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemnakertrans I Nyoman Suwisna.

Ribka menambahkan, selain akan memanggil dan meminta keterangan dari Muhaimin, Komisi IX DPR RI juga akan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus soal Transmigrasi.

"Sebelumnya memang sudah dibentuk Panja Transmigrasi di Komisi IX DPR RI. Tapi dengan tertangkapnya dua pejabat tersebut, maka semakin kuat agar dibentuk Pansus Transmigrasi," kata Ribka.

Rencana pembentukan Pansus Transmigrasi tersebut, juga dikaitkan dengan banyaknya laporan yang masuk ke Panja Transmigrasi Komisi IX dari berbagai daerah seperti dari Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi dan Riau.

Ditambahkannya, sebagai seorang pemimpin di sebuah kementerian, Ribka menilai, Muhamin Iskandar sudah gagal menjadikan institusi sebagai institusi yang bersih dan bebas dari korupsi.

"Muhaimin sudah gagal dalam memimpin karena dia tidak bisa menjadikan Kemenakertrans sebagai lembaga yang bersih, bebas korupsi kredibilitas Muhaimin sebagai seorang menteri patut dipertanyakan. Apalagi soal tidak selesainya penanganan kasus TKI yang akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan keterangan," kata Ribka.

Politisi PDIP itu berharap kepada Presiden SBY untuk memperhatikan kinerja Muhaimin yang dimata Komisi IX DPR RIsudah gagal.

"Sejak kasus TKI Ruyati, Muhaimin sudah tidak kredible lagi. Presiden SBY diharapkan memilih kader PKB untuk mengganti Muhaimin karena masih banyak kader PKB yang lebih baik, lebih pintar dari Muhaimin," ujarnya. (zul)