Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DKI Jakarta, Alfiker Siringoringo menjelaskan, penyaluran KUR ini bertujuan untuk membina agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat naik kelas sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Realisasi KUR di DKI Jakarta sebesar Rp705 miliar lebih atau turun 16,66 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp846,11 miliar," kata Alfiker dalam konferensi pers Kinerja APBN Provinsi DKI Jakarta yang ditayangkan secara virtual, Selasa.
Alfiker menjelaskan, sejumlah kebijakan dilakukan Pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 kepada perekonomian UMKM, antara lain pemberian kenaikan plafon, relaksasi dan restrukturisasi KUR serta simplifikasi penyaluran dan penurunan subsidi bunga.
Adapun realisasi penyaluran KUR di DKI Jakarta sepanjang tahun 2021 mencapai Rp12,05 triliun atau mencakup 4,12 persen dari total penyaluran KUR nasional sebesar Rp292,9 triliun.
Sementara itu, jumlah debitur KUR DKI Jakarta mencapai 1,23 juta atau 12,92 persen debitur KUR nasional.
Selain KUR, Pemerintah juga menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan mengembangkan kerja sama program dan pendanaan baik dengan Pemerintah Daerah, "marketplace", lembaga swasta hingga organisasi masyarakat.
"Organisasi masyarakat ini sangat banyak, seperti Muhammadiyah, NU, warga-warga di bawah organisasi tersebut cukup banyak menerima manfaat dari program ini," kata Alfiker.
Realisasi penyaluran UMi di DKI Jakarta pada Januari 2022 mencapai Rp8,87 miliar untuk 2.305 debitur, atau turun 37,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp14,23 miliar.
Baca juga: Ekonomi membaik, penerimaan pajak DKI Jakarta capai Rp77,72 triliun
Baca juga: KPK bantu Kejati DKI tangkap buronan kasus korupsi penyaluran KUR
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2022
