DPRD dorong Pemprov DKI serius bebaskan lahan untuk normalisasi sungai

Jakarta (ANTARA) - Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk lebih serius melaksanakan program penanganan banjir dengan segera melakukan pembebasan lahan agar normalisasi sungai bisa terlaksana.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, anggaran Pemulihan Nasional (PEN) yang ada di Dinas SDA di sepanjang tahun 2021 hanya terserap 66,74 persen atau Rp764,5 miliar dari total Rp1,1 triliun.

"Terkait dengan penyerapan pembelian lahan, atau pembebasan lahan itu cukup lumayan rendah dan pakai anggaran PEN," ujar dia di Jakarta, Selasa.

Menurut Ida, Dinas SDA harus melakukan akselerasi karena pemerintah pusat telah mengingatkan dan memberikan perpanjangan waktu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan program tersebut hingga akhir Maret 2022.

"Kita kemarin permintaan perpanjangan waktu, kalau bulan Maret kan hanya tinggal sebulan lagi, dengan sisa anggaran Rp371 miliar, maka harus secepatnya direalisasikan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan kinerja yang dilakukan jajarannya telah sesuai dengan standar, pedoman dan manual (SPM). Dengan mekanisme tersebut, dia meyakini sisa anggaran Rp371 miliar akan terserap optimal di bulan ini.

"Dari Rp371 miliar sudah ada floatingnya terutama kaitannya dengan yang sudah SPM. Tantangan kita harus selesai akhir Maret ini," katanya.

Yusmada menyampaikan sisa dana tersebut akan dialokasikan untuk 13 sungai besar di Jakarta. Yakni Sungai atau Kali Sunter yang berada di Kelurahan Cipinang Melayu, Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Cipinang Muara.

Selanjutnya Sungai atau Kali Ciliwung yang berada di Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pejaten Timur, Kelurahan Tanjung Barat, Kelurahan Cawang, Kelurahan Bale Kambang, Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Gedong.

Lalu Kali Angke yang berada di Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Kembangan Selatan dan Kali Jati Kramat di Kelurahan Pondok Kelapa.

"Ini yang akan menjadi konsen kita, pembebasan lahan, sesuai komitmen kita Pemprov mendukung program peningkatan kapasitas sungai," katanya.

Ke depan tetap akan diprioritaskan untuk menyelesaikan area kritis di daerah 13 kali ini. "Terutama lima kali besar yakni Pesanggrahan, Angke, Sunter, Ciliwung dan Jati Kramat," tuturnya.
Baca juga: Tersendatnya normalisasi sungai di DKI Jakarta akibat mafia tanah