Sesmenko Perekonomian minta pengawasan kepelabuhanan Batam diperkuat

permasalahan kinerja layanan kepelabuhanan, terutama di bidang logistik, perlu diuraikan secara jelas ..

Batam (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono meminta pengawasan terhadap aktivitas layanan kepelabuhanan di Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, Kepulauan Riau, diperkuat agar dapat berjalan lebih optimum.

"Kinerja layanan kepelabuhanan terutama logistik, dari sisi aturan tarif dan angka yang terkait dengan layanan kapal dan barang di Badan Pengusahaan Batam sudah sangat efisien dan murah. Namun di tataran operasional masih perlu diawasi bersama," kata Susiwijono sebagaimana keterangan BP Batam, Selasa.

Ia mengatakan permasalahan kinerja layanan kepelabuhanan, terutama di bidang logistik, perlu diuraikan secara jelas demi mendorong pengembangan kepelabuhanan secara optimal, efektif dan efisien.

Beberapa ruang dalam proses bisnis logistik di Batam masih harus dioptimumkan. Kemudian kapasitas fasilitas, infrastruktur, sistem, sarana, dan prasarana juga perlu ditingkatkan.

Sementara itu, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah mengarahkan pihaknya agar menurunkan tarif kepelabuhanan dan digitalisasi untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha.

Menurut dia, biaya logistik di Batam kini terbilang murah dan mampu mendukung kompetensi kawasan.

"Selama ini harga yang digunakan sebagai perbandingan ke/dari Singapura yakni harga dari pelabuhan ke pelabuhan, sedangkan di Batam berlaku harga pabrik ke pabrik sehingga persepsi ini harus diluruskan agar perbandingan menjadi seimbang," kata dia.

Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Dendi Gustinandar menyatakan kegiatan kapal, dari sisi logistik secara keseluruhan, Batam lebih murah baik untuk dalam negeri maupun luar negeri.

"Terkait dengan komponen biaya logistik secara komprehensif, di antaranya biaya dari Batam ke Singapura, untuk kontainer ukuran 20’ (feet) dikenakan biaya sekitar lima juta rupiah sedangkan ukuran 40’ akan dikenakan sekitar enam juta rupiah," kata Dendi.

Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Kepri Abidin berharap BP Batam sebagai operator dan regulator pelabuhan segera mengambil kebijakan dan langkah demi memangkas potensi monopoli pasar.

"Setelah menyimak hasil pemaparan dari Direktur BUP BP Batam, berarti dapat dikatakan bahwa harga ini sangat kompetitif. Namun mereka sebagai 'end user' mendapatkan harga tinggi, untuk itu pemerintah dalam hal ini BP Batam di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian harus bisa menetapkan batas harga atas dan harga bawah, sehingga tidak terjadi monopoli harga di 'marketplace'," ujar Abidin.