Ketua MPR: Perang di Ukraina dapat dijadikan pembelajaran TNI-Polri

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan perang yang terjadi di Ukraina dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat Indonesia, termasuk TNI dan Polri.

Bambang Soesatyo mengatakan hal itu saat memberikan pembekalan kepada peserta Rapim TNI-Polri Tahun 2022, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.

"Dari sisi militer, perang di Ukraina harus dijadikan pembelajaran tentang bagaimana eskalasi konflik bisa secara cepat meningkat menjadi perang terbuka. Kita harus mencermati mengapa berbagai upaya diplomasi hingga strategi penangkalan yang digelar di Eropa gagal mencegah perang," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo.

Tak hanya itu, papar dia, Indonesia harus mendalami bagaimana dilema keamanan antara AS-NATO-Ukraina dan Rusia bereskalasi menjadi ketegangan diplomatik yang menemui titik buntu strategis hingga kemudian memicu perang.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemerdekaan, dan perdamaian, Indonesia berharap Rusia dan Ukraina segera menemukan titik temu untuk menghentikan penggunaan kekerasan. Beralih menggunakan saluran diplomatik untuk memulihkan stabilitas dan perdamaian dunia, katanya.

Baca juga: Ketua MPR apresiasi TNI-Polri jaga stabilitas selama pandemi COVID-19

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan dari sisi gelar militer harus didalami bagaimana gelar kekuatan yang cenderung tidak berimbang antara Ukraina dan Rusia akhirnya bereskalasi menjadi perang asimetrik.

Selain itu, kata Bamsoet, perlu dikaji perubahan-perubahan taktik dan teknologi tempur yang digunakan untuk memastikan gelar kekuatan bangsa Indonesia tetap relevan dengan dinamika teknologi persenjataan terkini.

"Bagi Indonesia, perang di Ukraina bisa memberikan pengaruh politik dan ekonomi yang mengharuskan kita mengkalkulasi ulang strategi kebijakan serta program pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang menjadi fokus pemerintah pada tahun 2022. Pendadakan strategis Ukraina ini harus terus dicermati untuk mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi nasional," jelasnya.

Berbagai mitigasi struktural dan substantif komprehensif yang sudah dijalankan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 telah memberikan Indonesia pembelajaran yang penting untuk mengatasi pendadakan strategis.

Baca juga: Ketua MPR RI minta pemerintah tetap waspada meski COVID-19 melandai

Oleh karena itu, Bamsoet mengingatkan TNI-Polri untuk senantiasa waspada dan siap menghadapi berbagai situasi geopolitik global.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan Kadin Indonesia ini menerangkan bangsa Indonesia sudah relatif berhasil melakukan navigasi kebijakan untuk mengatasi masalah goncangan penawaran ("supply shock"), yang antara lain ditandai dengan gejolak harga energi.

Bangsa Indonesia, katanya, juga sudah berhasil mengatasi masalah kelangkaan kontainer yang mengganggu kegiatan ekspor dan impor, termasuk berhasil mengoptimalkan kenaikan harga komoditas strategis global untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional.

"Salah satu pembelajaran utama dari pendadakan strategis pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina adalah situasi politik keamanan dan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi dinamika global. Untuk itu, perumusan strategi kebijakan yang bersifat komprehensif, holistik, yang selalu mengandalkan sinergi lintas sektor harus menjadi formula andalan untuk mengatasi pendadakan strategis," papar Bamsoet.

Dalam kesempatan itu, dia menambahkan pada tahun 2022, salah satu fokus pemerintah adalah melakukan reformasi struktural, termasuk dilakukan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, terutama untuk meninjau pencapaian implementasi Undang-Undang Pertahanan Negara yang tahun ini genap 20 tahun.

Baca juga: Bamsoet sebut KBPP harus hadir berkontribusi hadapi pandemi COVID-19

Reformasi struktural dilakukan dengan mengkaji secara dalam seluruh aspek reformasi militer dan transformasi pertahanan mulai dari kerangka regulasi, kerangka doktrin dan kebijakan, organisasi Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, gelar kekuatan TNI, ekonomi pertahanan, industri pertahanan, hingga kesejahteraan prajurit.

Hal itu, kata dia, sebagaimana diamanatkan Panglima Tertinggi Presiden Joko Widodo di HUT Ke-75 TNI tanggal 5 Oktober 2020. TNI harus disiapkan untuk menghadapi perang masa depan yang antara lain akan sangat mengandalkan kemampuan adaptasi teknologi.

Dalam amanat HUT Ke-76 TNI tanggal 5 Oktober 2021, Presiden Jokowi memerintahkan TNI untuk melakukan transformasi pertahanan guna membentuk Kekuatan Pertahanan Indonesia 2045.

"Kedua amanat ini, merupakan panduan untuk meninjau keharusan melakukan kembali reformasi struktural TNI," kata Bamsoet.