"Apalagi kasus penembakan tersebut menimbulkan kontroversi, apalagi Kapolri mengatakan, penembakan sudah sesuai protap karena kapolres disandera masyarakat yang bersenjata api," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Kamis.
Namun pernyataan dari masyarakat justru mengatakan bahwa kapolres bukan disandera tapi kapolres justru menumpang perahu warga, ujarnya.
"Untuk itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) harus membentuk tim pencari fakta dalam kasus ini. Komnas HAM harus mengkonfrontasi kapolres dengan warga pemilik perahu," kata Neta.
Ketua IPW mengatakan bahwa jika benar, kapolres memang menumpang di perahu tersebut berarti ada kebohongan yang dilakukan pejabat polri di Sulteng ke Kapolri.
"Kebohongan itu hanya untuk membenarkan kesewenang-wenangan mereka. Untuk itu Kapolri harus segera mencopot kapoldanya dan membawa pelaku penembakan ke pengadilan HAM," kata Neta.
Dalam kondisi apapun Polri tidak boleh menembak mati warga yang memperjuangkan haknya. Sebab tugas utama polisi adalah melumpuhkan, bukan mengeksekusi mati, katanya.
"Polisi hanya boleh menembak untuk melumpuhkan. Memang sudah menjadi karakter polisi kita, mereka hanya berpihak pada yang berpunya dan cenderung tidak peduli pada hak-hak rakyat kecil," kata Neta.
Hal ini merupakan dampak bahwa selama ini kalangan pengusaha sering membantu pihak kepolisian, sehingga sebagai Polri yang profesional seharusnya, mereka netral dan tidak berpihak, katanya.
"Guna menjaga netralitas tersebut, pimpinan kepolisian setempat, apakah kapolda dan kapolres harus memberikan contoh bahwa sebagai atasan mereka profesional, tidak berpihak dan terus menerus mengontrol anak buahnya," kata Neta.
Hal tersebut dilakukan guna menjadi polisi profesional dan tidak diperalat oleh orang-orang yang punya duit, katanya.
"IPW prihatin dengan kasus Morowali ini dan meminta Komisi III turun tangan dan Komnas HAM segera membentuk tim pencari fakta," kata Neta.
Sementara itu, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Dewa Parsana mengaku akan mengevaluasi terjadinya insiden penembakan oleh anggotanya di Pulau Tiaka tersebut.
Kapolda sebelumnya menjelaskan kerusuhan di Pulau Tiaka, Kabupaten Morowali, Senin (22/8) petang, dipicu oleh tuntutan warga Desa Kolo Bawah, Kecamatan Mamosalato, yang telah beberapa kali dijanjikan program pemberdayaan masyarakat namun belum direalisasikan oleh investor minyak yang dikelola bersama Pertamina-Medco E&P Tomori.
(ANTARA/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
