Anggota Komisi VI DPR RI dukung BSI jadi BUMN

BSI hari ini tidak bisa berkutik karena ada tiga pemegang saham, ada BRI, Mandiri, BNI. Masing-masing pemegang saham memiliki keputusan, keinginan, atau orientasi yang berbeda.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Achmad Badrowi menyatakan mendukung rencana pemerintah menjadikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI sebagai bank BUMN agar lebih leluasa dalam menentukan arah bisnis.

“BSI hari ini tidak bisa berkutik karena ada tiga pemegang saham, ada BRI, Mandiri, BNI. Masing-masing pemegang saham memiliki keputusan, keinginan, atau orientasi yang berbeda,” katanya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Langkah tersebut dinilainya sudah sepatutnya dilakukan karena Indonesia adalah negara dengan 80 persen populasi Muslim serta perlu memiliki bank pelat merah yang menjalankan bisnis berlandaskan prinsip syariah.

Baca juga: Wapres Ma'ruf minta penyertaan Saham Dwiwarna di BSI sesuai ketentuan

Dia menegaskan dengan berstatus sebagai BUMN, bukan anak usaha BUMN, BSI dapat menentukan strategi pembiayaan tanpa harus menyatukan banyak keinginan para induk usahanya.

Dalam laporan keuangan perseroan per Desember 2021, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., menggenggam 50,83 persen saham BSI. Kemudian PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI sekitar 24,85 persen. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI sekitar 17,25 persen. Selanjutnya pemegang saham lain di bawah 5 persen, termasuk publik 7,08 persen.

Di sisi lain secara global, ekonomi syariah berpotensi mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun ke depan. State of Global Islamic Economy Report (SGIE) Dinar Standard menyebutkan bahwa pada 2019 jumlah masyarakat muslim dunia mencapai lebih dari 1,9 miliar orang, dengan total belanja produk halal mencapai 2,02 triliun dolar AS.

Baca juga: BPKH sinergi dengan BSI dalam pengelolaan kustodian

Angka tersebut diperkirakan bakal naik hingga menyentuh 2,4 triliun dolar AS pada 2024. Dengan demikian, produsen produk halal dalam negeri bukan hanya bisa bertumbuh dengan memanfaatkan konsumsi domestik. Akan tetapi juga memiliki ruang lebar untuk merambah pasar ekspor.

Senada, kolega Achmad di Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengatakan bahwa upaya pemerintah menjadikan BSI sebagai bank BUMN perlu didorong bersama-sama. Dia mengingatkan transformasi besar BSI tersebut membutuhkan kesiapan dari segi manajemen, rencana bisnis, sumber daya manusia (SDM), hingga infrastruktur.

“Begitu menjadi bank BUMN, BSI memiliki tugas besar untuk meningkatkan kontribusi keuangan syariah bagi perekonomian nasional,” ujarnya,.

Sebagaimana tertuang dalam UU 19/2003 tentang BUMN, pendirian perusahaan pelat merah adalah untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

Puteri juga menekankan bahwa pemerintah harus menjamin agar proses transisi BSI berjalan mulus, sehingga tidak memberikan dampak negatif dan merugikan posisi pemegang saham saat ini.

“Apalagi, pemegang saham saat ini merupakan bank-bank dengan status perusahaan publik,” kata dia.

Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara (PMN) melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini.