Akademisi: Perencanaan pembangunan harus dilengkapi kajian bencana

Purwokerto (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr Indra Permanajati mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dilengkapi dengan kajian kebencanaan guna mendukung upaya mitigasi di masing-masing wilayah.

"Dengan adanya strategi pembangunan yang melibatkan kajian bencana diharapkan proses pembangunan akan berjalan dengan baik," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin.

Koordinator bidang bencana geologi Pusat Mitigasi Unsoed tersebut menjelaskan kebencanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan, baik pembangunan ekonomi maupun infrastruktur.

Pengajar Fakultas Teknik Unsoed itu mengatakan kebencanaan merupakan faktor yang bisa menyertai atau menjadi penghambat dan menjadi penyebab kerusakan terhadap hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan.

"Sebagai contoh, hasil pembangunan bisa hancur dan mengalami kerugian besar ketika harus menghadapi bencana. Sehingga, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja yang sewaktu-waktu bisa mengancam keberlanjutan program pembangunan," katanya.

Menurutnya, kejadian bencana dapat menghabiskan biaya yang tidak sedikit, sehingga bisa dikatakan kajian kebencanaan menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan dalam proses pembangunan.

"Tujuannya untuk menjaga keberlanjutan proses pembangunan tersebut. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, akan mampu melakukan langkah pencegahan terhadap kemungkinan bencana yang bisa saja terjadi," katanya.

Indra menambahkan salah satu langkah antisipasi yang dapat dilakukan adalah memasukkan desain atau tata ruang serta konsep mitigasi dalam perencanaan suatu wilayah.

"Desain dan konsep mitigasi adalah suatu konsep yang dirancang dengan melibatkan faktor kebencanaan di dalamnya, yaitu meliputi potensi bencana yang ada dalam suatu wilayah, mekanisme bencana dan sebaran bencana yang bisa terjadi," katanya.

Dia menambahkan bahwa upaya mitigasi bencana perlu terus diperkuat agar dapat meminimalisasi risiko kerusakan yang dapat terjadi.

Penguatan mitigasi bencana juga perlu menjadi program prioritas dari pemerintah daerah melalui badan penanggulangan bencana di masing-masing wilayah.

"Pada tahun 2022, perlu menjadi program prioritas, terutama pada wilayah-wilayah yang rawan bencana," ucapnya.