Dua Menteri Lepas Penyuluh Pendamping KUR

Jakarta, 24/8 (ANTARA)- Untuk mendukung percepatan program unggulan kelautan dan perikanan yang pro rakyat, salah satunya adalah percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Apel Siaga bagi Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) pendamping program KUR, hari ini (23/8), bertempat di Ballroom Kantor Pusat KKP, Jakarta Pusat. Penyerahan simbolis kepada para penyuluh dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa.

Pendampingan KUR ini merupakan salah satu upaya KKP, di samping pemberian bantuan beasiswa pendidikan dan pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dalam rangka memfasilitasi dan mempersiapkan SDM yang kompeten dengan memberikan pembekalan dan peningkatan pengetahuan yang memadai bagi pelaku utama dan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan, termasuk bagi keluarganya. Pendampingan penyuluh dalam bentuk identifikasi dan penumbuhan kelompok para pelaku utama dan usaha sektor kelautan dan perikanan di daerah dilakukan guna mendorong penyerapan KUR. "Dalam kerangka pendampingan inilah pada hari ini kita bersyukur dapat melepas 300 orang PPTK. Salah satu tugas utama mereka adalah mendampingi dan mendorong penyerapan KUR oleh kelompok usaha kelautan dan perikanan di daerah," ucap Fadel dalam sambutannya.

Lebih lanjut Fadel menyebut bahwa, penyuluhan kelautan dan perikanan merupakan bagian yang sangat penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan. Kehadiran penyuluhan akan selalu berupaya meningkatkan dan memastikan keberhasilan pengejawantahan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kelautan dan perikanan untuk pengembangan usaha di bidang perikanan yang telah dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan. Berkaitan dengan hal tersebut sinergitas penyelenggaraan penyuluhan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder sangat diperlukan.

Untuk mendukung hal tersebut, pada acara ini juga dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) dengan sembilan Pemerintah Kabupaten yang salah satu ruang lingkupnya mengenai pendampingan identifikasi dan penumbuhan kelompok usaha para pelaku utama di bidang kelautan dan perikanan untuk merealisasikan adanya sinergitas positif antara KKP dengan Pemda dalam hal pelaksanaan pendampingan KUR. Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Kepala BPSDM KP, Sjarief Widjaja dengan sembilan Bupati, yaitu Bupati Parigi Moutong (Sulawesi Tengah), Bupati Pangkep (Sulawesi Selatan), Bupati MukoMuko (Bengkulu), Bupati Ngada (Nusa Tenggara Timur),Bupati Batubara (Sumatera Utara), Bupati Kepulauan Selayar (Sulawesi Selatan), dan Bupati Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur), Bupati Halmahera Timur (Maluku Utara), dan Bupati Ogan Kumering Ilir (Sumatera Selatan).

Sinergitas dalam bentuk kerja sama antara Pemerintah, dalam hal ini KKP, dengan pihak perbankan, yaitu PT. BNI (Persero) Tbk, dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kelautan dan perikanan dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Penyampaian KUR yang difasilitasi BNI kurang lebih sebesar Rp 1,3 triliun, hingga saat ini baru dapat terserap sekitar Rp 500 miliar sehingga perlu dilakukan terobosan melalui peran penyuluh guna mempercepat penyalurannya. Kerja sama yang dilakukan ini adalah dalam rangka pemberdayaan sumber daya kelautan dan perikanan guna terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang meliputi peningkatan kualitas SDM, pendampingan peningkatan produksi kelautan dan perikanan, serta pendampingan penerapan penelitian dan uji coba paket teknologi di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka kegiatan-kegiatan yang telah dijalin ini diharapkan saling melengkapi dan mengarah pada tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan.

Kerja sama fasilitasi KUR oleh BNI ini ditujukan agar masyarakat mendapat kemudahan akses perbankan, mendapat bunga rendah, serta diusahakan mendapat paket pinjaman tanpa agunan, sehingga masyarakat pun dapat mengembalikan pinjaman kreditnya sesuai dengan kewajibannya. Untuk itu diperlukan peran penyuluh sebagai fasilitator antara perbankan dan masyarakat, yaitu untuk memberi penjelasan, mempermudah, dan memperlancar akses layanan program KUR kepada masyarakat.

Berdasarkan data hingga 25 Juli 2011, jumlah tenaga penyuluh perikanan adalah sebanyak 3.126 orang, terdiri dari 2.171 orang penyuluh PNS, 385 penyuluh yang tengah melakukan proses impassing dan 570 orang PPTK. Jumlah PPTK kini ditambah pendamping KUR sebanyak 300 orang menjadi 870, sehingga total penyuluh menjadi 3.426 orang. Sementara itu, kebutuhan penyuluh hingga tahun 2014 adalah sebanyak 15.350 orang tenaga penyuluh perikanan. Untuk tahun 2012, KKP mengajukan tambahan formasi sebanyak 1.500 penyuluh perikanan. Kehadiran penyuluh perikanan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program Minapolitan sehingga visi Indonesia sebagai negara penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015 dapat diwujudkan, termasuk di antaranya adalah percepatan dalam penyerapan KUR oleh pelaku usaha perikanan melalui kehadiran tenaga penyuluh.

Pada akhir acara Apel Siaga, usai penyerahan simbolis berupa Surat Keputusan penetapan dan materi pendampingan KUR serta penyerahan Kredit Usaha Rakyat kepada 3 (tiga) unit usaha kecil antara Rp. 200 juta hingga Rp. 500 juta, para penyuluh tersebut diberangkatkan ke lokasi penempatan dengan dilepas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Menko Perekonomian, Direktur Utama Bank Indonesia, dan Direktur Utama BNI. Apel Siaga ini dimaksudkan untuk dapat menyatukan hati dan pikiran untuk menyelaraskan gerak langkah mensukseskan program-program Pemerintah dan melaksanakan amanah masyarakat. Dukungan dan komitmen para penyuluh perikanan tenaga kontrak diperlukan untuk mengawal, mempercepat penyampaian dan mensukseskan program KUR.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811836967)