Prajurit diingatkan taati hukum humaniter internasional

Cipatat (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk tetap menaati hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia ((HAM) dalam peperangan.

"Meskipun tentara dalam berperang itu membunuh atau dibunuh, tapi dalam perang pun ada aturannya ada etikanya," kata Presiden di Lapangan Markas Komando (Mako) Pusat Pendidikan Infanteri Cipatat, Bandung Barat, Selasa.

Ia mengatakan bahwa seorang prajurit juga seorang insan hamba Tuhan dan seorang insan yang beragama sehingga dalam berperang juga harus tetap mematuhi etika yang berlaku.

Presiden kemudian mengimbau agar para pelatih mendidik para prajurit untuk menghormti hukum perang dan etikanya.

Kepala Negara menjelaskan bahwa dalam berperang juga ada etika agar HAM tidak dilanggar dan agar orang yang tidak bersalah tidak menjadi korban.

Ia mengimbau agar hal itu sungguh-sungguh diterapkan sehingga tentara tidak melanggar HAM.

"Sangat mungkin tugas diterapkan dengan tetap menghormati hukum humaniter tanpa melanggar HAM," katanya.

Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai dan tidak suka berperang karena peperangan itu mendatangkan korban jiwa dan harta serta membawa kesengsaraan bagi rakyat.

Namun, kata dia, sekalipun cinta damai keutuhan wilayah dan kedaulatan negara adalah suatu harga mati,

"Namun jangan sedikit-sedikit perang jangan menjadi bangsa yang gemar berperang," katanya.

Presiden mengatakan perang adalah jalan terakhir jika tidak ada jalan lain. Selama masih bisa dilakukan diplomasi maka jalan itulah yang dipilih agar tidak membuat rakyat menderita," ujarnya.

Jika tidak ada jalan lain, kata Presiden, baru prajurit siap bertempur demi keutuhan bangsa dan negaranya.

Acara buka bersama dengan anggota TNI di Pusdiknif itu dilakukan di hari kedua Safari Ramadhan Presiden ke sejumlah kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah, 22-26 Agustus.

Turut mendampingi Presiden adalah Ibu Ani dan sejumlah menteri kabinet, antara lain Mendiknas, Menkes, Kepala BKPM dan Mensesneg. (*)