Kemenhub integrasikan LRT, bus, dan angkot di Palembang

Naik angkutan umum di Kota Palembang sekarang semakin nyaman dan bisa diandalkan. Harga terjangkau, aksesnya mudah, tidak macet, mengurangi tingkat kecelakaan, dan lebih ramah lingkungan

Jakarta (ANTARA) - Kemenhub telah mengintegrasikan tiga angkutan umum yaitu Light Rail Transit (LRT), Bus Rapid Transit (BRT), dan angkutan kota (Angkot) di Kota Palembang, baik dari sisi fisik atau perpindahan antarmoda maupun dari sisi ticketing atau sistem pembayarannya.

"Naik angkutan umum di Kota Palembang sekarang semakin nyaman dan bisa diandalkan. Harga terjangkau, aksesnya mudah, tidak macet, mengurangi tingkat kecelakaan, dan lebih ramah lingkungan,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Budi Karya berkesempatan menjajal langsung LRT dari Stasiun LRT Sumsel di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, kemudian turun di Stasiun Garuda Dempo dan melanjutkan perjalanan menggunakan angkot/oplet menuju ke Stasiun LRT Bumi Sriwijaya, untuk menghadiri acara peluncuran “Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan umum”.

Ia mengatakan, dengan adanya integrasi tersebut, semakin memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.

Dalam peluncuran gerakan ini, dilakukan penyerahan secara simbolis kartu elektronik berlangganan sebanyak 5.000 kartu bagi pelajar dan mahasiswa, yang merupakan program subsidi dari Kemenhub bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel.

Kartu tersebut memiliki saldo Rp25 ribu yang dapat digunakan untuk naik LRT Sumsel, Bus Trans Musi, dan angkot/oplet selama 1 bulan dengan jumlah perjalanan yang tidak dibatasi.

Menhub menjelaskan, Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan angkutan umum berbasis jalan dan rel di kawasan perkotaan.

Melalui gerakan ini, Kemenhub mengajak masyarakat untuk mengutamakan penggunaan angkutan umum daripada kendaraan pribadi dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Kota Palembang menjadi kota percontohan dari gerakan ini, yang nantinya dapat diaplikasikan di kota-kota lainnya yang memiliki karakteristik yang sama.

“Kota Palembang menjadi salah satu kota yang memiliki angkutan umum yang lengkap, mulai dari bus, LRT, angkot, sampai ke angkutan sungai dan danau, yang saling terhubung. Kita ingin angkutan massal yang sudah dibangun ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Palembang dan sekitarnya,” ujarnya.

Menhub mengungkapkan, pemerintah melalui Kemenhub berkolaborasi secara pentahelix dengan pemerintah daerah, akademisi, budayawan, sosiolog, media dan tokoh masyarakat, untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan angkutan umum.

Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data, penggunaan kendaraan pribadi khususnya kendaraan bermotor roda dua yang semakin meningkat di kota Palembang, berdampak pada meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas.

Pada 2020, terjadi sebanyak 478 kejadian kecelakaan lalu lintas yang didominasi kecelakaan kendaraan bermotor roda dua.

Sedangkan pada 2021, jumlahnya meningkat menjadi 772 kejadian, dan masih di dominasi oleh kendaraan bermotor roda dua.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Sumsel Herman Deru, mengapresiasi upaya Kemenhub untuk mengoptimalkan angkutan umum massal yang ada di kota Palembang.

Pihaknya mendorong Walikota Palembang dan jajaran Pemkot, turut mendukung upaya ini dengan melakukan terobosan dalam rangka mengajak masyarakat untuk memanfaatkan angkutan umum.

Walikota Palembang H. Harnojoyo mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian luar biasa terhadap perkembangan angkutan umum massal di Kota Palembang.

Pihaknya berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya agar minat masyarakat menggunakan angkutan umum semakin meningkat.

Kemenhub bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kota di wilayah Sumatera Selatan telah melakukan sejumlah upaya untuk mengoptimalkan layanan angkutan umum di Kota Palembang.

Di sektor perhubungan darat, sejumlah program yang tengah dijalankan oleh Ditjen Perhubungan Darat diantaranya yaitu: program Pengembangan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di Wilayah Perkotaan dengan skema Buy The Service (BTS) yang dikenal sebagai Transportasi Ekonomis, Mudah, Aman, dan Nyaman atau “TEMAN BUS ”.

Program Teman Bus telah dilaksanakan sejak 2020 dan telah dilaksanakan di 10 kota besar di Indonesia yakni Surakarta, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Banjarbakula, Mamminasata, Banyumas, Surabaya, Bandung dan juga Kota Palembang.

Program lainnya yaitu: rerouting empat trayek BRT Trans Musi sejak 1 Februari 2022 yakni terdiri dari ; Koridor 1 : Terminal Alang Alang Lebar - Halte Integrasi Bawah Ampera, Koridor 2 : Terminal Sako - Palembang Square, Koridor 3 : Palembang Square - Pusri (Via Jl. Rajawali), Koridor 4 : Terminal Alang Alang Lebar - Talang Jambe (Via Talang Betutu).

Selanjutnya yaitu penyediaan feeder yang terintegrasi dengan layanan Bus Trans Musi dan LRT sebanyak 2 rute yakni : Asrama Haji – Sematang Borang Via Jalan Noerdin Panji; dan Terminal Sako – Simpang Polda Via Sukabangun dan Jalan Basuki Rachmat.

Sementara, di sektor kereta api, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub melalui Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan juga tengah menjalankan sejumlah program di antaranya yaitu menyiapkan sebanyak 5.000 kartu secara bertahap; tiket berlangganan untuk ASN Pemda Kota Palembang melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan; Program “Edukasi Naik LRT” ke sekolah bagi pelajar maupun masyarakat umum; Perbaikan fasilitas Ramp untuk pejalan kaki di stasiun-stasiun LRT; Penyediaan fasilitas tas belanja untuk Ibu-Ibu pengguna LRT; dan menerbitkan aturan memperbolehkan penumpang LRT membawa sepeda lipat maupun non lipat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, kalangan akademisi Prof. Erika Buchari, tokoh masyarakat Sumsel Helmi Yahya, dan jajaran dari Kemenhub serta Pemerintah Daerah.