PKB setuju Pilkada Gubernur dikembalikan ke DPRD

Surabaya (ANTARA News) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyetujui Pilkada Gubernur dikembalikan kepada DPRD, karena hak eksekusi gubernur di era otonomi daerah (otoda) tersisa hanya 40 persen.

"Gubernur itu lebih merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, karena itu kalau pilgub (pilkada gubernur) diserahkan kepada DPRD bukan kemunduran, tapi sesuai fungsi," kata Sekjen DPP PKB H Imam Nahrawi SAg di Surabaya, Minggu.

Di sela mendampingi Ketua Umum DPP PKB H Muhaimin Iskandar untuk membuka Lomba Syiir Gus Dur di Kantor DPW PKB Jatim, ia menjelaskan pilgub secara langsung banyak memiliki mudharat (kejelekan) daripada manfaat (kebaikan).

"Banyak mudharat-nya, karena `cost economic`-nya sangat tinggi yakni Pilgub Jatim saja mencapai Rp800 miliar atau sama dengan APBD dua kabupaten di Jatim, sehingga sangat mubazir," ucapnya.

Selain itu "cost social" dalam pilgub langsung, kata Imam Nahrawi yang masih merangkap Ketua DPW PKB Jatim itu, juga sangat tinggi yakni benturan di masyarakat cukup besar, misalnya, pertengkaran antarkiai yang berbeda pilihan.

"Rakyat akan menjadi bingung, termasuk para santri, juga akan bingung, karena pertengkaran antarkiai cukup telanjang di depan mata mereka. Itu belum pertengkaran antarsaudara, antarteman, antartetangga, dan sebagainya," paparnya.

Apalagi "cost politic" juga besar, karena luka yang timbul akan mendalam dan cukup lama disembuhkan. "Kalau pertengkaran antarsaudara dan antarkiai itu tidak bisa disembuhkan secara singkat," katanya.

Namun, menurut dia, pihaknya menyetujui pilgub dikembalikan kepada DPRD, asalkan gubernur dan wakilnya dipilih dalam satu paket, agar perselisihan antarpimpinan tidak terjadi di akhir masa jabatan akibat sama-sama ingin maju dalam pemilihan langsung.

Ditanya tentang sikapnya dapat dikatakan sebagai antidemokrasi, ia mengatakan pihaknya sebenarnya tidak setuju dengan pilgub tidak langsung, karena peluang untuk memiliki gubernur akan hilang.

"Tapi, kita lihat mudharat-nya yang besar dan fungsi gubernur yang tinggal 40 persen itu bila dipaksanakan akan membuat masyarakat menjadi bosan, karena setiap tahun selalu ada pemilihan kepala daerah secara langsung," ujarnya.

Ia menyatakan camat itu ditunjuk bupati dan menteri itu ditunjuk presiden, namun mereka memiliki hak eksekusi yang tinggi. "Jadi, saya kira melihat kepada fungsi dan bukan pada cara pemilihan mana yang paling demokratis, apakah pemilihan secara langsung atau tidak," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PKB H Muhaimin Iskandar saat membuka Lomba Syiir yang diikuti 22 tim itu menilai pentingnya pengembangan Islam secara budaya seperti dilakukan NU, para wali, dan para ulama, termasuk almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

(T.E011/C004)