Jakarta (ANTARA News) - DPP PKB pimpinan Muhaimin Iskandar yakin Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin tak akan terpengaruh dengan tekanan yang dilakukan PKB pimpinan Choirul Anam untuk mengesahkan kepengurusan PKB hasil muktamar di Surabaya. "Kami menyerahkan sepenuhnya (persoalan status PKB) kepada Menkumham dan kami yakin Pak Hamid tidak akan terpengaruh tekanan yang dilancarkan sekelompok orang yang mengaku sebagai PKB untuk membuat keputusan yang tidak semestinya," kata Wakil Sekjen Marwan Ja`far di kantor DPP PKB Kalibata, Jakarta, Jumat. Pernyataan Ja`far tersebut terkait dengan aksi yang dilakukan kubu Choirul Anam yang mengerahkan lebih dari dua ratus anggota legislatif di DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota asal PKB, serta pengurus DPP dan DPW PKB ke kantor Depkumham, Rabu (1/2) dan Kamis (2/2) guna mendesak Menkumham memperjelas status PKB. Bahkan, hingga saat ini puluhan kader PKB kubu Anam dipimpin Ketua DPP Aris Azhari Siagian masih "menduduki" ruang pertemuan lantai 7 gedung utama Depkumham. Mereka bersikeras tak akan pergi sebelum bertemu Hamid dan sebelum Depkumham menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dengan mengesahkan kepengurusan hasil muktamar Surabaya. Lebih lanjut Marwan mengatakan, pihaknya juga tak terpengaruh dengan aksi yang dilakukan kubu rivalnya itu karena mereka berkeyakinan eksistensi PKB hasil Muktamar Semarang tidak terpengaruh dengan keputusan kasasi MA terkait gugatan yang diajukan Alwi Shihab. "Lagi pula keabsahan partai politik itu tidak ditentukan oleh pemerintah atau Depkumham. Sesuai aturan undang-undang kewenangan pemerintah hanya mencatat dan mendaftar. Keabsahan partai ditentukan oleh konstituennya sendiri," kata Marwan. Sejauh ini, kata Marwan, tidak ada masalah dengan PKB. Dengan kata lain kegiatan PKB tetap berjalan seperti biasa. PKB, katanya, saat ini lebih berkonsentrasi pada persoalan riil yang langsung berhubungan dengan masalah rakyat daripada mengurus persoalan konflik internal. Pada kesempatan itu Marwan juga mengemukakan keraguannya terhadap anggota legislatif asal PKB yang dikerahkan kubu Anam. "Saya ragu apakah benar mereka anggota legislatif, apalagi saat ini DPRD sedang berkonsentrasi membahas APBD. Apa mungkin anggota legislatif akan meninggalkan urusan yang sedemikian penting," katanya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006