Dinas: Eksportir sawit di Lampung sudah salurkan DMO 20 persen

Penyaluran volume ekspor minyak tersebut telah dilakukan PT Louis Dreyfus Company (LDC) dan PT Tunas Baru Lampung

Bandarlampung (ANTARA) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menyebutkan sejumlah eksportir minyak sawit mentah di daerahnya telah menyalurkan kewajiban pasok ke dalam negeri (domestic market obligation/DMO) sebanyak 20 persen.

"Sesuai dengan imbauan beberapa saat lalu mengenai porsi DMO, telah ada perusahaan eksportir minyak sawit yang menyalurkan sebanyak 20 persen volume ekspor mereka untuk Lampung," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Elvira Umihanni di Bandarlampung, Kamis.

Ia mengatakan, penyaluran volume ekspor minyak tersebut telah dilakukan PT Louis Dreyfus Company (LDC) dan PT Tunas Baru Lampung.

"LDC sudah menyalurkan 1.100 ton atau 1.200.000 liter minyak curah yang nantinya akan dikemas bekerja sama dengan perusahaan produsen minyak goreng yang ada di sini," katanya.

Dia melanjutkan, setelah dilakukan pengemasan akan disalurkan langsung oleh Bulog sebanyak 1.000 ton, lalu 50 ton oleh PT Domus Jaya, dan 50 ton oleh PT Sinar Laut.

"Sedangkan untuk PT Tunas Baru Lampung telah menambah penyaluran porsi volume ekspor dari 600.000 liter menjadi 1.000.000 liter," ucapnya.

Ia menjelaskan, bagi perusahaan penghasil minyak sawit dan memiliki lahan sawit di Lampung diharapkan untuk dapat terus mengalokasikan sebagian CPO yang dimiliki untuk Lampung.

"Tadi, Menteri Perdagangan juga telah membantu dalam memfasilitasi penyaluran 20 persen dari volume ekspor sejumlah perusahaan eksportir untuk memenuhi kebutuhan di Lampung, dan telah ditegaskan pula bagi perusahaan yang melanggar tidak diperbolehkan ekspor," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan pasokan minyak goreng di Lampung akan kembali normal dalam sepekan.

Selain itu, Mendag juga telah meminta perusahaan eksportir CPO untuk menyisihkan 20 persen porsi ekspor sesuai kebijakan DMO dan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kebijakan tersebut maka akan sulit untuk melaksanakan kegiatan ekspor di kemudian hari.