Presiden instruksikan penyelesaian studi kelayakan MRT Timur-Barat

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan penyelesaian studi kelayakan atau feasibility study (FS) proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta rute Timur-Barat yang menghubungkan Cikarang-Balaraja guna mewujudkan integrasi moda transportasi publik di DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Presiden sembali meluncurkan mesin bor terowongan (tunnel boring machine/TBM) MRT Jakarta Fase 2A yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Kota di Jakarta, Kamis.

"Kita harapkan dengan telah dilanjutkannya Fase 2A ini, nantinya juga bisa segera diteruskan ke fase 2B dari Harmoni, dari Kota menuju Ancol Barat," kata Presiden dalam keterangan yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

"Dan setelah itu untuk East-West line (Jalur Timur-Barat) juga FS-nya segera diselesaikan dan segera dieksekusi," ujar Kepala Negara menambahkan.

Hal yang sama juga disampaikan Presiden untuk proyek MRT di selatan Jakarta, yang rencananya akan menghubungkan Fatmawati hingga ke Taman Mini Indonesia Indah.

"Sehingga DKI Jakarta betul-betul memiliki subway, memiliki MRT, memiliki LRT, memiliki TransJakarta yang terintegrasi dengan semua moda yang ada," kata Presiden Jokowi.

"Inilah sebuah layanan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar yang ingin dari satu tempat ke tempat yang lain bisa memanfaatkan transportasi publik yang ada," ujarnya melengkapi.

Dalam keterangan yang sama Direktur PT MRT Jakarta William Sabandar berharap keberadaan transportasi publik MRT dapat mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi polusi di DKI Jakarta.

“Kita berharap penumpang yang kemacetan di Jakarta akan semakin berkurang, masyarakat akan lebih banyak menggunakan transportasi publik, tentu Jakarta akan menuju kota yang bebas polusi,” kata William.

Selain William beserta jajaran PT MRT Jakarta, dalam peluncuran tersebut Presiden Jokowi juga didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.