Batam (ANTARA News) - Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah telah menyiapkan dana khusus sekitar Rp900 miliar untuk mengembangkan kawasan perbatasan, di antaranya dengan menempatkan orang Indonesia di sejumlah pulau kosong. "Pemerintah sangat berkepentingan segera membenahi kawasan perbatasan di seluruh wilayah Nusantara. Salah satu yang paling mendesak ialah penempatan orang-orang Indonesia di sejumlah pulau kosong," kata Presiden Yudhoyono, Jumat (3/2), di Batam. Berbicara kepada wartawan usai memberikan pengarahan kepada 20 gubernur dan seluruh walikota/bupati se-Sumatera yang mengikuti Rapat Kerja Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Regional Barat, Yudhoyono meminta khusus kepada para gubernur di wilayah perbatasan agar melakukan segala daya upaya, bagi pengamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penjelasan sebelumnya melalui Jurubicara Kepresiden, Andi Mallarangeng, Presiden Yudhoyono juga memberi penekanan khusus terhadap prioritas pemerintah saat ini untuk segera mengubah citra perbatasan dari hanya sebagai halaman belakang kepada posisi beranda negara. "Karenanya, upaya ke arah pengisian pulau-pulau kosong dengan warga Indonesia, disertai paket-paket pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perbatasan, segera diaplikasikan," kata Kepala Negara. Ancaman klaim wilayah Secara terpisah, Menko Polkam Widodo AS dan Kapolri Sutanto juga menekankan pentingnya kerjasama lintassektoral untuk mengamankan setiap jengkal wilayah NKRI dari ancaman klaim negara asing. "Tidak ada kompromi terhadap siapapun yang coba-coba mengklaim satu jengkal pun tanah dan air kita. Itu harus menjadi tekad bersama," kata keduanya. Sejalan dengan itu, para gubernur yang wilayahnya berada di kawasan perbatasan, diminta mampu mengembangkan sejumlah program aksi pendukung. "Khusus Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sudah kami mulai aplikasikan dana berasal dari APBD 2006 untuk mengembangkan unit-unit ekonomi khusus di pulau-pulau tertentu, juga mendorong adanya warga menempati pulau-pulau kosong," ujar Gubernur Provinsi Kepri, Ismeth Abdullah, kepada wartawan. Namun, kata Ismeth, ketersediaan dana masih belum memadai. "Karena itu, kami bersyukur dengan adanya dukungan dana dari pemerintah pusat. Yang jelas kami sudah menyiapkan berbagai hal yang diperlukan, termasuk infrastruktur secukupnya, penciptaan sumber-sumber mata pencaharian sesuai kondisi lingkungan pulau. "Kami berusaha menempatkan orang-orang yang ber-KTP Indonesia. Penempatan akan didukung dengan prasarana secukupnya, seperti perahu, usaha tani lahan kecil, sehingga tidak ada alasan bagi negara asing kita tidak peduli atas pulau-pulau kosong, seperti yang pernah terjadi atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan," kata Ismeth. (*)
Copyright © ANTARA 2006
