Muhadjir ingatkan Kepala BNPB arahan Presiden tanggap darurat bencana

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dan jajarannya tentang lima arahan Presiden RI dalam upaya peningkatan penanganan tanggap darurat bencana di Indonesia

Muhadjir, dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis menyatakan lima arahan Presiden terkait peningkatan penanganan tanggap darurat bencana itu adalah, pertama, memantapkan budaya kerja (corporate culture) BNPB yang harus selalu siaga, antisipatif, responsif dan adaptif.

“Yang tidak kalah penting, menurut saya, jangan sekali-kali mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan bidang kebencanaan dan perkembangan teknologi yang digunakan untuk penanganan kebencanaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, arahan kedua dari Presiden Jokowi bahwa seluruh jajaran BNPB harus membangun kolaborasi yang mengedepankan pada upaya pencegahan. Apabila pencegahan dapat ditangani dengan baik, maka penanganan saat bencana tidak akan menguras banyak energi.

Arahan ketiga, Presiden berpesan di dalam membangun infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana agar dapat melibatkan masyarakat. Hal itu penting karena masyarakat setempat dianggap telah memiliki sejarah panjang dalam menangani berbagai bencana yang pernah terjadi sebelumnya.

“Kita harus paham bahwa merekalah yang memang mempunyai kesadaran ingatan tentang bagaimana cara terbaik menangani bencana di masa lalu. Itulah yang saya tangkap kenapa Bapak Presiden menekankan kalau kita membangun infrastruktur risiko kebencanaan, supaya melibatkan masyarakat sekitar,” ujar Muhadjir.

Keempat yang tidak kalah penting adalah BNPB sejatinya tidak bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan seluruh kekuatan, terutama kekuatan aparatur pemerintah. Karenanya, Presiden mewanti-wanti agar BNPB mampu meyakinkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama.

Terakhir atau yang kelima, Presiden mewanti-wanti BNPB dan seluruh jajaran agar segera membangun sistem edukasi kebencanaan. Optimalisasi terhadap sistem edukasi kebencanaan itu tidak mesti dilakukan dengan memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan, melainkan yang terpenting adalah menanamkan sikap dan pembentukan karakter peserta didik yang sadar terhadap tanggung jawab penanggulangan risiko bencana.

“Saya kira justru yang selama ini belum terpetakan dengan detail adalah spesifikasi atau karakter bencana di masing-masing tempat. Jadi yang sebenarnya yang harus diberikan pemahaman kepada peserta didik adalah bagaimana menangani bencana yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik di daerahnya,” ujar dia.

Pada kesempatan itu juga, Menko PMK bersama Kepala BNPB menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Kolaborasi Penanggulangan Bencana dalam Rangka Penguatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. MoU tersebut sekaligus sebagai bentuk komitmen terhadap penanggulangan bencana.