Jayapura (ANTARA News) - Sekretaris Daerah Provinsi Papua, drh Constant Karma, mengatakan program rencana strategis pembangunan kampung (RESPEK) yang digaungkan dan telah dilaksanakan hingga kini bisa menjawab berbagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang ada di kampung-kampung di wilayah tersebut.
"Program RESPEK memperkuat posisi masyarakat yang ada di kampung-kampung, karena kita tidak pernah berpikir mengenai kebutuhan mereka secara detail dan terperinci," katanya di Jayapura, Jumat.
Ia mengatakan, RESPEK yang hadir semasa kepemimpinan Barnabas Suebu mantan Gubernur Papua periode lalu telah memberikan suatu terobosan dan gagasan yang baik ditengah-tengah masyarakat Papua yang merindukan dan menantikan pembangunan hingga ke kampung-kampung.
"RESPEK program yang bagus, yang mana dana bisa langsung didapatkan oleh masyarakat yang ada di kampung, yang bisa dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab sesuai pemenuhan kebutuhan mereka," katanya.
Dengan manfaat dana Rp100 juta yang digulirkan tiap tahun oleh pemerintah Provinsi Papua, RESPEK diharapkan bisa memberikan dampak yang cukup signifikan termasuk memberikan kemandirian masyarakat kampung dalam mengelola dana yang mengalir tersebut.
"Saya pikir dana Rp100 juta yang diberikan oleh pemerintah lewat RESPEK bisa menyentuh sejumlah kebutuhan masyarakat, dan saya sambut baik dengan sejumlah daerah yang mulai memberikan bantuan hingga Rp1 miliar kepada kampung-kampung seperti yang dilakukan oleh Pemkab Keerom dan Supiori," katanya.
Menyinggung tentang pelaksanaan Otonomi Khusus yang telah berjalan kurang lebih 10 tahun di Papua, mantan Wakil Gubernur daerah tersebut tidak menampik jika perlunya `grand desain` dan evaluasi yang menyeluruh.
"Iya, saya rasa perlunya grand desain dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Otsus di Papua, agar penempatan sejumlah dana yang mengalir kepada masyarakat lebih tepat guna dan sasaran sesuai yang diamanatkan," katanya.
Ia menyebutkan, pembuatan grand desain dan evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus bisa dilakukan oleh instansi teknis yang ada di Pemprov Papua atau pun dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan akamedisi serta profesional lainnya.
"Evaluasi ini bisa dilakukan lewat Bapeda provinsi Papua atau pun bersama pihak lainnya," katanya.
Sebelumnya, pada Kamis (18/8) Ketua Harian KPA Provinsi Papua itu menghadiri peluncuran buku `RESPEK Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Orang Papua yang dikeluarkan oleh Lembaga Studi Pers dan Otsus Papua di Jayapura. (ANT185/Y008/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
