Penghargaan itu diterima oleh Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat di Jakarta, Kamis, pada peringatan dua tahun Sekolah Kepemerintahan Soegeng Sarjadi (Soegeng Sarjadi School of Government) dan Peringatan Hari Konstitusi UUD 1945 ke-66 pada 18 Agustus 2011.
Penghargaan yang diperoleh BNP2TKI adalah dalam kategori respons publik dan akuntabilitas (public responsiveness and accountability) 2011.
"Ini sebagai bentuk apresiasi kepada para pemimpin publik," kata Direktur Eksekutif SSSG, Fadjroel Rachman.
Disebutkan prestasi yang telah diraih BNP2TKI adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penilaian atas laporan keuangan BNP2TKI dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut sejak 2008.
Pada 2009, BNP2TKI mendapat penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki integritas tertinggi dalam pelayanan publik.
Pada 2010, BNP2TKI mendapat penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas keberhasilan memberikan pelayanan prima, khususnya pada sistem pelayanan terpadu satu pintu di NTB dan pelayanan kepulangan TKI di Gedung Pendataan Kepulangan TKI, Selapajang, Tangerang, Banten.
Pada 2011, BNP2TKI mendirikan pelayanan pengaduan (call center) TKI 24 jam nonstop gratis.
Pada 2011, BNP2TKI juga mendirikan sistem "online" yang terintegrasi baik dari Perwakilan RI hingga ke dinas-dinas kabupaten/kota untuk meniadakan pemalsuan dokumen TKI.
Pada 2011 juga BNP2TKI sebagai lembaga pemerintah yang baru berusia lima tahun telah memiliki "website" yang terbanyak dikunjungi masyarakat setelah "website" Kementerian Keuangan berdasarkan hasil penghitungan lembaga Alexa.
Instansi dan tokoh lain yang menerima penghargaan adalah Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), PT Pertamina, Maarif Institute, Mooryati Soedibyo, Anis Baswedan, Surya Paloh, (almarhum) Munir, dan Mira Lesmana.
(T.B009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
