Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai usulan penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar telah mengganggu iklim demokrasi merusak konstitusi UUD NRI 1945 di Indonesia.
Menurut dia, perpanjangan masa jabatan Presiden melalui penundaan Pemilu 2024 akan berpotensi menuju pada kekuasaan yang absolut dan merusak.
"Berbagai kajian akademis menyebutkan bahaya dari kekuasaan yang absolut. 'Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely', yaitu kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak," kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, UUD NRI 1945 dengan tegas hanya membatasi kekuasaan Presiden hanya lima tahun dan dapat diperpanjang kembali satu periode atau maksimal 10 tahun.
Menurut dia, penundaan pemilu dengan alasan apapun tidak boleh terjadi untuk mencegah pada potensi jebakan kekuasaan yang terlalu lama dan bersifat merusak.
Syarief menjelaskan, masa jabatan lima tahun dan maksimal 10 tahun adalah bentuk koreksi atas sejarah kekuasaan absolut di masa lalu yang tidak boleh terulang kembali.
Baca juga: Wakil Ketua DPR RI Muhaimin usulkan Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun
Baca juga: Pakar: Pandemi COVID-19 tidak bisa jadi alasan tunda Pemilu 2024
Baca juga: Hasto: Usulan penundaan Pemilu tak miliki landasan hukum kuat
"Pada masa orde lama dan orde baru, kekuasaan absolut dan terlalu lama malah merusak iklim demokrasi dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.
Dia sependapat dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa tidak perlu adanya perpanjangan masa jabatan Presiden akibat penundaan pemilu untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Karena itu menurut dia, isu penundaan Pemilu 2024 tidak seharusnya terus digulirkan para pejabat publik.
"Kita harusnya belajar dari sejarah masa lalu dan kami memandang tidak ada alasan logis apapun untuk isu penundaan pemilu yang menyebabkan perpanjangan kekuasaan nasional dan termasuk kekosongan pemerintahan definitif di daerah-daerah," katanya.
Syarief menegaskan bahwa dirinya akan memastikan tidak ada penundaan Pemilu 2024 karena berpotensi merusak karena melanggar konstitusi demokrasi di Indonesia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun, agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.
Dia menilai, pandemi COVID-19 yang terjadi selama dua tahun mengakibatkan stagnasi bahkan penurunan perekonomian nasional, namun dalam beberapa waktu ini, mulai tampak ada tren perbaikan ekonomi yang cukup positif.
"Saya menerima para pelaku UMKM, pebisnis, analis ekonomi dari berbagai perbankan, banyak masukan penting dan intinya prospek ekonomi kita pasca-pandemi. Dari seluruh masukkan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/2).
Dia mengatakan, para pelaku usaha memberikan masukan penting terutama memasuki tahun 2022 sangat optimis dan memiliki kecenderungan positif yang luar biasa akan banyak momentum-momentum ekonomi untuk pemulihan terhadap dua tahun pandemi yang tidak efesien.
Muhaimin mengatakan, sejak 2021 sudah dilakukan "restarting" ekonomi yang cukup bagus dan ke depan akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat dan juga akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibandingkan negara-negara manapun.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2022
