Seknas Jokowi menyarankan kedelai tidak dilepas ke perdagangan bebas

Perlu ada proteksi dari Pemerintah agar harga kedelai bisa stabil.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Dewan Pakar Sekretaris Nasional (Seknas) Jokowi Todotua Pasaribu menyarankan Pemerintah agar pengadaan kedelai tidak dilepas ke perdagangan bebas sebagai salah satu upaya antisipasi melonjaknya harga kedelai di Tanah Air.

"Selain itu, perlu ada proteksi dari Pemerintah agar harga kedelai bisa stabil, mengingat tempe adalah makanan sejuta umat," kata dia, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Pemerintah perlu mengambil kebijakan lintas kementerian terkait budi daya kedelai lokal dan impor kedelai. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan diminta berkoordinasi lebih solid.

Seknas Jokowi berpandangan ke depan perlu ada terobosan kebijakan dan teknologi di sektor pertanian, agar Indonesia bisa menghasilkan varietas kedelai lokal dengan produktivitas tinggi.

Apalagi, mengingat kebutuhannya tinggi untuk memproduksi tempe dan tahu. Oleh karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah khususnya Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga selain merumuskan strategi dan kebijakan terkait pengadaan kedelai.

Ia mengatakan merujuk data Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo), sejak 11 Februari ditetapkan harga kedelai Rp11.500 hingga Rp12.000 per kilogram, dari sebelumnya kisaran Rp8.000/kg.

Sementara, ketika sejumlah relawan Seknas Jokowi melakukan survei langsung ke pasar tradisional di seputaran Jakarta, harga kedelai mencapai Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram.

"Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga Seknas Jokowi menyampaikan sejumlah saran bagi pemangku kepentingan terkait potensi naiknya harga tempe," kata dia lagi.
Baca juga: Menanti kebijakan untuk menstabilkan harga kedelai
Baca juga: Akademisi Unsoed: Perlu penetapan harga acuan untuk kedelai impor