Kelancaran BOS tergantung kepala daerah

Soreang (ANTARA News) - Menteri Koodinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan bahwa kelancaran bantuan operasional sekolah (BOS) tergantung dari komitmen yang dimiliki oleh setiap kepala daerah.

Hal itu disampaikan Agung saat kunjungan kerja ke Pesantren Palgenep Mathlaul Anwar di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Agung, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan, BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim khusus untuk menanggulangi ketidakberesan dalam penyaluran BOS di setiap daerah. Diharapkan, dengan dibentuknya tim tersebut bisa menghasilkan langkah strategis bagi penyelesaian ketidakberesan penyaluran BOS.

"Pada triwulan ketiga ini, baru 100 kabupaten/kota di Indonesia yang telah mendapatkan pencairan BOS. Kita inginkan BOS ini bisa digunakan tepat sasaran agar operasional pendidikan menjadi tidak terhambat dan kegiatan belajar bisa berjalan sebagaimana mestinya," ujar politisi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut disampaikannya, pada tahun 2012 mendatang, pemerintah pusat berkomitmen untuk meningkatkan anggaran BOS menjadi Rp 23 triliun dari sebelumnya hanya Rp 20 triliun. Dikatakannya, sekolah yang telah menerima dana BOS diharapkan tidak lagi memungut biaya apapun kepada peserta didiknya.

Meski begitu, diakuinya pula bahwa BOS saat ini barulah mampu menutupi kebutuhan biaya operasional pendidikan sebesar 75 persennya saja. Sehingga, sisanya harus menjadi tanggungjawab semua komponen pendidikan yang terlibat diantaranya warga masyarakat, pengusaha dan orang tua siswa.

"Apabila hal ini dilakukan maka, target pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Indonesia menjadi wajib belajar sembilan tahun akan terpenuhi. Saat ini, rata-rata usia lama pendidikan masih 7,6 tahun. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura kita kalah jauh. Mereka sudah 15 tahun," ujarnya.

Pada kesempatan itupun, Agung memberikan bantuan bagi lembaga pendidikan agama di Kabupaten Bandung senilai Rp 181 milyar. Bantuan sebesar itu, dialokasikan untuk dana BOS Madrasah Ibtidaiyah Rp 8 miliar, Madrasah Tsanawiyah Rp 13 miliar, Madrasatul Ula Rp 124 juta, Madrasatul Wustho Rp 569 juta, dan insentif guru agama Rp 14 juta.

Selain itu juga, diserahkan beasiswa untuk warga miskin, meliputi murid SD Rp 6 miliar, SMP Rp 7 miliar, SMA Rp 1 miliar, dan SMK Rp 1,9 miliar. Juga diserahkan tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp 144 miliar.

(ANTARA/S026)