"Jika semua potensi laut dapat dimanfaatkan dengan benar, maka rakyat Indonesia akan merdeka dalam arti sebenarnya. Indonesia tidak lagi menjadi bangsa pengirim pekerja khusunya menjadi pembantu di negeri orang dan kuli di negeri sendiri," kata kata Direktur Eksekutif IMI, Y Paonganan kepada pers, di Jakarta, Rabu (17/8).
Dia mengharapkan, pemerintah segera mengubah paradigma pembangunan agar lebih berpihak pada rakyat dan bangsa. Apalagi potensi laut Indonsia bisa menggerakkan roda perekonomian nasional. Mulai dari sektor perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut, sumber daya pulau-pulau kecil, industri sampai dengan jasa maritim.
Doktor lulusan Institute Pertanian Bogor (IPB) ini berharap ke depan ekonomi kelautan akan semakin strategis seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari Atlantik ke Asia-Pasifik. Hal ini terlihat 70 persen perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Di mana 75 persen produk dan komoditas yang diperdagangkan dikirim melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar Rp1.300 triliun per tahun.
Mengenai sumber pertambangan dan energi, 70 pesen minyak dan gas bumi diproduksi di kawasan pesisir dan laut. Dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di pesisir, dan hanya 6 di daratan. Potensi cekungan-cekungan tersebut diperkirakan sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Sementara gas bumi tercadang sekitar 101,7 triliun kaki kubik, kata Paonganan.
Selain itu, di lepas pantai Barat Sumatera, Jawa Barat bagian selatan dan bagian utara Selat Makassar telah ditemukan pula jenis energi baru pengganti BBM, berupa gas hidrat dan gas biogenik dengan potensi melebihi seluruh potensi migas.
"Belum lagi kerugian Negara akibat 'illegal unreported and unregulated fishing' yang dilaporkan oleh FP4N sebesar Rp218 Triiun per tahun. Sementara kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan yang masih hidup dibawah garis kemiskinan," katanya.
Poangan manambahkan, pertanyaan besar muncul, siapa yang menguasai kekayaan maritim bangsa ini? Lagi-lagi jawabannya adalah perusahaan asing yang merupakan kepanjangan tangan dari negara-negara yang berkepentingan. Indonesia menjadi 'grand strategy' bagi negara yang lebih maju.
"Kami (IMI) mendesak pemerintah dan seluruh komponen bangsa ini segera mengambil langkah untuk mengembalikan Indonesia ke titahnya sebagai Negara Kepulauan yang menjalankan pembangunan dengan Strategi Maritim. Momen 66 tahun Indonesia Merdeka merupakan momentum penting untuk segera menyiapkan segara sarana dan prasarana termasuk kebijakan yang berorientasi ke Negara Maritim," demikian Ongen sapaan akrab Poanganan.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
